kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Kemendag: Perubahan status Indonesia jadi negara maju tak ubah fasilitas GSP dari AS


Senin, 24 Februari 2020 / 19:05 WIB
Kemendag: Perubahan status Indonesia jadi negara maju tak ubah fasilitas GSP dari AS
ILUSTRASI. Perwakilan Departemen Pertanian AS bertemu dengan Wakil Menteri Perdagangan


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan Lalu, Amerika Serikat lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara berkembang.

Meski status Indonesia meningkat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Indonesia tetap menerima fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat.

Baca Juga: Selain Indonesia, ini sederet negara yang dicabut AS dari daftar negara berkembang

"Perlu saya tegaskan bahwa status negara berkembang menjadi negara maju itu tidak mempengaruhi GSP," ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Senin (24/2).

Menurut Jerry, yang terjadi hanyalah perubahan status semata. Dia mengatakan, perubahan status ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan.

"Statusnya saja yang berubah, upgrade dari negara berkembang menjadi maju. Bangga dong, secara status meningkat. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan fasilitas GSP," tambah Jerry.

Menurut Jerry, Indonesia dan Amerika Serikat sudah menyepakati beberapa poin yang sempat menjadi hambatan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga bilang, Kementan juga sudah menyesuaikan beberapa aturan yang diminta AS yang dianggap menyulitkan, salah satunya berkaitan dengan pengakuan terhadap sistem keamanan pangan.

"Dari Kementan, perubahan beberapa item dari peraturan menteri lalu yang katakanlah Amerika minta dilakukan penyesuaian, pada prinsipnya kami tidak keberatan. Sepanjang semuanya lancar saja," ujar Syahrul.

Baca Juga: Indonesia naik kelas sebagai negara maju, Kadin: Tak dapat fasilitas GSP lagi dari AS

Namun, Syahrul juga berharap, dengan adanya kesepakatan yang dilakukan, komoditas ekspor dari Indonesia bisa diakomodasi oleh AS.

Sementara itu, terkait dengan negara yang dicoret AS dari daftar negara berkembang antara lain Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, Chinna, Kolombia, Kosta Rika, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakhstan, Republik Kirgis, Malaysia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Romania, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Ukraina, dan Vietnam. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×