Reporter: Yudho Winarto | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Tidak adanya kepastian terkait pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyusul ditolaknya pengajuan anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu). Mahkamah Agung (MA) berencana segera menyurati Presiden untuk memaparkan semua kendala yang terjadi dalam pembentukan Pengadilan Tipikor.
"Kami akan mengirim surat ke Presiden memaparkan hambatan-hambatan yang terkait dengan Pengadilan Tipikor," kata Harifin A Tumpa, Ketua Mahkamah Agung, Jumat (21/5).
Menurutnya, setelah Menteri Keuangan menolak anggaran yang diajukan MA sebesar Rp 400 miliar. Nasib pembentukan Pengadilan Tipikor menjadi tidak jelas dan target dua tahun sebagaimana yang diamanatkan UU Tipikor menjadi sulit tercapai.
Saat ini baru ada tujuh Pengadilan Tipikor yang sudah disiapkan yakni diantara di Jakarta, Bandung, Makasar, Palembag, Medan dan Samarinda. Nah untuk target tahun 2010 ini, MA menargetkan membangun 17 Pengadilan Tipikor dan sisanya pada tahun 2011.
Untuk mengatasi persoalan ini, MA pun hendak menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Intinya supaya orang yang mencari keadilan tidak mengalami kesulitan.
Selain mengirim surat ke Presiden, MA pun dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan lembag penegek hukum lain. "Kita bicarakan terlebih dulu. Saat ini terpaksa belum ada perubahan kasus korupsi KPK pasti di bawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
