Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Titah Presiden Joko Widodo agar kebijakan ekonomi berkeadilan dan pemerataan diputuskan sore ini tidak terwujud. Dalam Rapat Terbatas tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang dilakukan Selasa (11/4), Jokowi menginginkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut selesai hari ini. Namun, sampai rapat selesai, belum ada keputusan mengenai kebijakan tersebut.
Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, pemerintah masih butuh waktu untuk mempersiapkan diri agar program tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik tanpa meninggalkan masalah. Menurutnya, diperlukan waktu yang cukup untuk mendetailkan lahan yang akan diredistribusikan, serta masyarakat yang akan dijadikan sasaran program tersebut.
"Pendetailan butuh waktu satu kali rapat lagi di tingkat menko koordinator. Lahan sudah ada, tapi tinggal di zoom in, zoom out," katanya usai rapat terbatas tersebut, Selasa (11/4).
Sebelumnya, Jokowi ingin agar kebijakan ekonomi pemerataan dan berkeadilan bisa segera dijalankan. Atas dasar itulah, dia memerintahkan para menterinya untuk segera mendetailkan dan menajamkan program tersebut.
"Misal yang berkaitan dengan lahan, pembagiannya seperti apa, siapa yang diberi, berapa hektare lahannya, segera perjelas," katanya di Kantor Presiden, Selasa (11/4).
Selain itu, agar kebijakan tersebut bisa bermanfaat ke masyarakat, dia juga memerintahkan para menterinya untuk mempertajam mekanisme bentuk pendampingan, skema distribusi lahan agar tidak dijual. "Segera putuskan sore ini," katanya.
Jokowi mengatakan, penajaman penting agar program tersebut nantinya bisa memberikan manfaat ke 40% masyarakat kurang mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
