Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan memperluas cakupan kredit sektor usaha lewat industri perbankan dengan memanfaatkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan, KLM merupakan kebijakan moneters bertingkat di mana BI melonggarkan aturan Giro Wajib Minimum (GWM) bank, sehingga ada ruang kredit lebih luas yang ditujukan untuk UMKM.
“Realisasinya sebenarnya cukup baik selama ini,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (24/3).
Ronny menuturkan, kali ini BI memperlebar ruang kredit tersebut dengan menurunkan GWM bank, dengan tujuan agar bank-bank yang memiliki pembiayaan UMKM meningkatkan kreditnya ke segmen UMKM lainya.
“Namun kendala selama ini terletak pada UMKM. Sangat banyak UMKM yang belum bankable, sehingga belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari perbankan,” tuturnya.
Baca Juga: Ada Potensi Insentif GWM Rp 122 Triliun Bisa Dimanfaatkan Bank untuk Dorong Kredit
Ronny mengungkapkan, insentif ini untuk perbankan yang akhirnya perbankan mendapat likuiditas lebih dari pelonggaran GWM bank. Menurutnya, saat ini penyaluran kredit perbankan ke UMKM cukup baik, tapi KLM ini bisa ditransmisikan oleh perbankan ke lebih banyak UMKM tentu bergantung pada UMKM juga.
Dia bilang, banyak UMKM yang berekspansi menjadi platform peer to peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) untuk mendapaat likuiditas usaha dengan risiko ruang keuntungan dan ekspansi bisnia menjadi makin sedikit karena bunga yang tinggi.
“Sementara untuk mendapatkan kredit usaha dari perbankan konvensional, UMKM harus memenuhi banyak syarat yang tidak terlalu mudah dipenuhi,” terangnya.
Lebih lanjut, Ronny menambahkan, dari sisi moneter, BI dan perbankan sudah cukup ekspansif ke UMKM, namun juga harus hati-hati dalam menyalurkan kredit ke UMKM sebagaimana ditargetkan dalam KLM.
“Untuk melengkapi kebijakan BI, diperlukan upaya dari pemerintah untuk membantu sebanyak-banyaknya UMKM agar bisa bankable, bisa mengakses kredit perbankan untuk pengembangan usaha,” tandasnya.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai bahwa insentif yang diberikan pemerintah melalui implementasi KLM cukup baik.
“Sektor yang paling membutuhkan KLM, saya bilang sektor riil banyak yang membutuhkan ini, kalo UMKM jelas sudah di sasar,” katanya.
Amin mengungkapkan, bila hendak memperluas cakupan kredit usaha dengan KLM ini harapannya BI bisa kembali ke masa lalu, di mana bisa membantu sektor perkebunan, perikanan dan pertanian.
“Ini juga butuh perhatian khusus, karena mereka punya kemampuan bayar saat panen, itu menurut saya cukup kuat karena akan membantu menggerakan sektor-sektor yang lain,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, pihaknya dalam waktu dekat akan memperkuat implementasi KLM dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi nasional.
Perry menyebutkan, BI menyediakan KLM maksimal hingga 4%, di mana ini berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurutnya, saat ini masih ada insentif yang tersedia untuk mencapai 4%.
“Sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang belum masuk (KLM) seperti ekonomi kreatif, perdagangan besar, ekonomi hijau dan beberapa sektor lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/3).
Baca Juga: Likuiditas Perbankan di BI Mulai Menyusut, Ini Penyebabnya
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengungkapkan, saat ini penguatan KLM BI baru terealisasi sebesar 2,3% atau nominalnya sebesar Rp 165 triliun. Artinya, masih terdapat KLM sebesar 1,7% untuk mencapai 4%.
“Jadi masih ada Rp 120 triliun lagi untuk mencapai 4%. Nanti akan kita lakukan penguatan dari sektor prioritas yang mempunyai kontribusi terhadap pembiayaan nasional,” kata Aida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
