Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Hal ini ditegaskan dalam arah kebijakan tahun 2025 untuk pos pembangunan infrastruktur.
Artinya, APBN presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan tidak hanya mengakomodir program-program yang menjadi janji politiknuya, namun juga dituntut untuk mengakomodasi warisan proyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN dan proyek strategis nasional (PNS) yang saat ini belum selesai.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata berharap keberlanjutan pembangunan IKN pada tahun 2025 ini bisa menjadi pusat pertumbuhanr ekonomi baru.
"Proyek strategis nasional termasuk pembangunan IKN yang akan kita jaga momentumnya dan kika upayakan betul-betul salah satu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujar Isa dalam Rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6).
Baca Juga: Proyek IKN Sudah Serap Dana APBN Rp 72,3 Triliun, Kapan Investor Asing Masuk?
Seperti yang diketahui, proyek IKN telah menyedot anggaran jumbo. Sepanjang tiga tahun belakangan ini, proyek Jokowi tersebut telah menyerap dana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 72,3 triliun.
Rinciannya adalah anggaran IKN tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu di 2023 sebesar Rp 27 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp 39,8 triliun.
Hanya saja, belum tau berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk proyek IKN di tahun 2025 ini. Yang jelas, APBN 2025 salah satunya akan dialokasikan untuk menjalankan program makanan bergizi gratis yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro juga enggan menyebutkan berapa anggaran proyek IKN yang akan dialokasikan dalam RAPBN 2025. Dirinya berdalih, alokasi anggaran tersebut nantinya akan dibahas bersama DPR RI.
"Tentu kalau anggaran semuanya ada dan di bahas di dalam Badan Anggaran (Banggar), kita tunggu saja. Detailnya itu nanti akan masuk di RUU (APBN)," kata Airlangga kepada awak media di DPR RI, Selasa (26/4).
Namun belum lama ini, Prabowo memberi sinyal hanya akan mengalokasikan anggaran Rp 16 triliun per tahun dari APBN untuk melanjutkan pembangunan IKN. Jika diaminkan, artinya anggaran IKN ini lebih rendah dibandingkan anggaran makanan bergizi gratis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
