Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan update pembangunan kawasan Yudikatif dan Legislatif di IKN. Seperti diketahu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN, Almi Mardhani menjelaskan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini tengah memasuki tahap tender, yang kemudian bakal segera dilakukan proses konstruksi.
“Mudah-mudahan berkontrak akhir Oktober. Harapannya berjalan sampai dengan 840 hari atau sekitar 27–28 bulan, sehingga dapat rampung pada Desember 2027,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (22/9/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Teken Perpres 79/2025, IKN Akan Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Sementara itu, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (ABID Ekontim), Kementerian Keuangan, Tri Budhianto melakukan kunjungan ke IKN pada Sabtu (20/9/2025), dalam rangka memastikan kesiapan rencana pembangunan IKN menuju ibu kota politik pada 2028.
Dalam kunjungan tersebut, Tri Budhianto meninjau sejumlah titik strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di antaranya Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, serta Rusun ASN 1.
Adapun pada proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B saat ini progres pembangunan tercatat telah mencapai sekitar 40%.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," demikian bunyi beleid tersebut, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga: Proyek IKN Bakal Disokong dari Kerjasama Swasta
Dalam baleid tersebut dijelaskan bahwa untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pemerintah menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan kawasan di sekitarnya telah mencapai luas 800 hektare (ha) sampai 850 ha.
Lalu, persentase pembangunan gedung perkantoran di IKN telah mencapai 20%, pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau dan berkelanjutan mencapai 50%, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar mencapai 50% dan indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74.
Di samping itu, dijelaskan pula bahwa terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN tergambar pada, pertama jumlah pemindahan dan/atau penugasan aparatur sipil negara (ASN) mencapai 1.700 sampai 4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas mencapai 25%.
Selanjutnya: IHSG Melemah ke 8.022,4 di Akhir Sesi Pertama, AMMN, CPI, JPFA Jadi Top Losers LQ45
Menarik Dibaca: Biar Anak Bebas Bergerak, Begini Cara Pilih Pakaian yang Tepat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
