kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.550.000   10.000   0,39%
  • USD/IDR 18.161   14,00   0,08%
  • IDX 5.356   -17,45   -0,32%
  • KOMPAS100 697   0,53   0,08%
  • LQ45 542   -0,28   -0,05%
  • ISSI 183   -0,63   -0,34%
  • IDX30 304   -0,46   -0,15%
  • IDXHIDIV20 403   1,39   0,35%
  • IDX80 80   0,09   0,11%
  • IDXV30 113   1,37   1,23%
  • IDXQ30 101   0,03   0,03%

Kasus Omicron di Indonesia Meningkat, PPKM Jadi Solusi Ekonomi Bergerak


Minggu, 06 Februari 2022 / 14:37 WIB
ILUSTRASI. Petugas melakukan tes usap PCR kepada warga di laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), Cilandak, Jakarta, Rabu (2/2/2022).


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kasus harian virus Covid-19 varian Omicron terus menunjukkan angka yang semakin meningkat di Indonesia.

Virus Covid-19 varian omicron lebih cepat penyebarannya meskipun prosesnya lebih lambat jika dibandingkan varian Delta. Walaupun tingkat keparahan Omicron tergolong rendah, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira merasa PPKM perlu diberlakukan sebagai langkah awal.

“Saya rasa untuk langkah awal diperlukan kembali pemberlakukan PPKM untuk menarik rem terlebih dahulu dan sembari melakukan evaluasi”, ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Minggu (6/2).

Menurutnya, varian omicron ini memiliki peningkatan yang sangat cepat dan dikhawatirkan fasilitas kesehatan di Indonesia tidak dapat menampung walaupun dampak dari omicron ini tidak separah varian delta.

Baca Juga: Dibayangi Sejumlah Sentimen, Begini Prospek Emiten Semen Tahun Ini

“Meskipun impact varian omicron ini boleh dibilang tidak separah varian delta tetapi kita jangan berspekulasi, lebih baik kita konsolidasi terlebih dahulu untuk PPKM diterapkan 1 hingga 2 minggu kedepan,” sambung Anggawira.

Senada dengan Anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani yang mengungkapkan meski varian omicron mempunyai tingkat mortality rate yang rendah, namun pemberlakuan PPKM perlu diterapkan.

“Pemerintah perlu mendorong agar ekonomi tetap bergerak, dengan tidak melakukan pembatasan pergerakan orang. Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus dengan pergerakan orang. Secara seimbang pemerintah harus terus mendorong kebijakan dan insentif yang membuat pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Ajib Hamdani kepada Kontan.co.id.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×