Sumber: TribunNews.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI, meminta polisi terlibat dalam penghitungan perolehan suara di setiap tempat pemungutan suara Pemilihan Umum 2014.
Menurut mereka, keterlibatan anggota kepolisian itu penting untuk meminimalisasi kecurangan dalam penghitungan perolehan suara pemilu.
Permintaan tersebut, mewacana dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal Sutarman, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, rabu (29/1/2014).
"Kami berharap, polisi bisa terlibat, yakni ikut memegang data hasil perolehan suara. Data yang dipegang polisi, nantinya bisa dijadikan bahan pembanding kalau terjadi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi," kata anggota Komisi III Trimedya panjaitan.
Anggota Komisi III lainnya, Dasrul Djabar, juga meminta polisi terlibat dalam penghitungan perolehan suara pemilu. Caranya, polisi ikut memotret formulir C1 atau dokumen berisi hasil akhir pemungutan suara di TPS.
Sementara Didi Irawadi Syamsuddin, juga anggota Komisi III, mengatakan pemotretan hasil rekap pemungutan suara oleh polisi merupakan terobosan baru dan perlu dipertimbangkan. "Makin banyak yang mengawasi tentu semakin baik," ucapnya.
Namun, dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Sutarman tak mau menyanggupi permintaan tersebut.
"Kami sudah meneken nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengamanan TPS. Tapi itu tidak termasuk ikut terlibat dalam penghitungan perolehan suara. Kami bersepakat, penghitungan suara adalah tanggungjawab KPU," tuturnya.
Kalau terjadi kecurangan, terus Sutarman, itu menjadi urusan Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu di daerah. (Adi Suhendi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
