Reporter: Emma Ratna Fury | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah Inalum berada langsung di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"RUPS itu bertujuan untuk melakukan penggantian direksi dari Jepang dan mengganti komisaris dengan unsur-unsur yang dianggap bisa mewakili keseluruhan komponen yang terkait," kata MS Hidayat Semalam di Komisi VI DPR Jakarta Rabu (23/10).
Ia menambahkan, jika proses peralihan ini berjalan lancar dan tidak ada kendala apa pun, maka karyawan yang ada pada Inalum tetap akan bekerja seperti biasa. "Peralihan ini hanya peralihan saham sehingga perusahaan berjalan sepenuhnya," imbuhnya.
Nantinya, manajemen Inalum yang baru akan melakukan rapat dengan pemerintah untuk melakukan penetapan beberapa hal.
"Saya sendiri sudah menyusun rencana bisnis juga untuk pegembangan dan perluasan, tetapi nanti itu aksi dari korporasi," tutupnya.
Inalum adalah merupakan sebuah perusahan yang bergerak untuk pembangkit listrik, dan peleburan aluminium. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan Jepang melalui kontrak kerjasama.
Kontrak kerjasama kedua negara tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Pemerintah sudah melakukan perundingan dengan pihak Jepang sehingga pada 1 November 2013 Inalum resmi menjadi milik Indonesia dan berada dibawah Kementerian BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
