/2020/11/08/423420972.jpg "Kadin Minta Pemerintah Benahi Regulasi dan Infrastruktur KEK untuk Tarik Investasi")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) masih membutuhkan pembenahan agar mampu menarik lebih banyak investasi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, realisasi investasi KEK yang mencapai Rp 382,1 triliun secara kumulatif dan penyerapan sekitar 302.000 tenaga kerja merupakan perkembangan positif. Namun, capaian tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa pengembangan seluruh kawasan sudah berjalan optimal.
“Keberhasilan KEK juga tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi harus dilihat dari seberapa besar investasi tersebut menciptakan kegiatan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, memperluas ekspor, dan menghasilkan lapangan kerja berkualitas,” ujar Erwin pada Kontan, Rabu (21/10/2026).
Baca Juga: Prabowo Jawab Kritik Kabinet Gemuk: Luas Negara Kita Sebesar Eropa
Menurut Erwin, pemerintah perlu mengevaluasi distribusi investasi antar kawasan, realisasi dibandingkan target, kontribusi terhadap ekspor, serta penciptaan nilai tambah. Keterlibatan industri lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok juga perlu menjadi perhatian.
Ia mengingatkan agar investasi tidak hanya terkonsentrasi pada sejumlah KEK yang sudah berkembang, sementara kawasan lainnya masih menghadapi persoalan infrastruktur, konektivitas, dan rendahnya minat investor.
Untuk meningkatkan daya saing KEK Indonesia, Erwin menilai kepastian regulasi dan kemudahan perizinan menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi.
“Investor membutuhkan proses perizinan yang cepat, transparan, dan konsisten. KEK seharusnya benar-benar menjadi kawasan dengan pelayanan investasi yang lebih sederhana dibandingkan wilayah lainnya,” lanjut Erwin.
Ia menilai investor seharusnya tidak lagi menghadapi birokrasi berlapis ketika berinvestasi di KEK. Penyederhanaan proses perizinan diperlukan agar fasilitas yang ditawarkan kawasan tersebut benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
Selain regulasi, kesiapan infrastruktur dan energi juga menentukan daya saing kawasan. Menurut Erwin, akses pelabuhan, jalan, jaringan logistik, listrik, gas, air industri, hingga infrastruktur digital perlu tersedia secara andal dengan biaya kompetitif.
Pasalnya, investor tidak hanya membandingkan insentif pajak yang ditawarkan suatu negara, tetapi juga keseluruhan biaya produksi dan distribusi. Karena itu, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan investasi.
“Investor tidak hanya membandingkan insentif pajak, tetapi juga total biaya produksi dan distribusi,” ujarnya.
Kadin juga mendorong evaluasi terhadap efektivitas insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk fasilitas tax holiday, tax allowance, serta kemudahan kepabeanan. Erwin menilai pemerintah perlu memastikan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan mudah dan benar-benar meningkatkan daya tarik investasi.
Di sisi lain, pengembangan KEK perlu didukung tenaga kerja terampil dan ekosistem industri yang terintegrasi. Erwin menyoroti pentingnya pendidikan vokasi, pelatihan industri, serta kemitraan antara investor besar dan perusahaan domestik agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.
Menurut dia, setiap KEK juga perlu memiliki spesialisasi berdasarkan potensi daerah, akses pasar, ketersediaan bahan baku, dan kebutuhan industri. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat keunggulan ekonomi masing-masing wilayah.
“Kita juga perlu memperkuat promosi investasi yang lebih terarah dengan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan global yang sedang melakukan diversifikasi rantai pasok,” kata Erwin.
Baca Juga: Bareskrim Sita 6,4 Ton Beras Fortifikasi, Lima Merek Diduga Tak Sesuai Klaim
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
