Reporter: Asep Munazat Zatnika, Herry Prasetyo | Editor: Imanuel Alexander
Jakarta. Teka-teki susunan kabinet akhirnya terkuak usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 34 nama menteri yang masuk dalam Kabinet Kerja, Ahad (26/10) lalu. Esok harinya, Senin (27/10), setelah melantik para pembantunya di Istana Negara, Jokowi langsung menggelar sidang kabinet perdana.
Dalam pidato pembukaan sidang kabinet, Jokowi memerintahkan para menterinya langsung tancap gas. Menteri yang memimpin lembaga hasil penggabungan atau pemisahan kementerian, dan belum punya staf juga harus langsung kerja, kerja, kerja, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.
Jokowi juga memberi perintah kepada para menteri untuk tidak membuat visi dan misi sendiri. Menteri hanya punya program operasional. Alhasil, semua agenda dan program pembangunan yang dijalankan setiap kementerian harus sesuai dengan visi dan misi Jokowi. “Tugas kita semua menjalankan visi-misi dan program kerja Presiden,” tegas Jokowi.
Dalam pemerintahannya, Jokowi juga ingin memulai tradisi lintas sektor dan lintas kementerian. Ia memerintahkan setiap menteri menghentikan ego sektoral yang selama ini terjadi. Tak cuma antarkementerian di kementerian koordinator yang sama, koordinasi juga harus terjalin antarkementerian lintas kementerian koordinator. Para menteri mesti menata organisasi secara tepat, termasuk melakukan audit organisasi. “Kalau bisa lakukan penyederhanaan organisasi agar lebih efektif dan efisien,” kata Jokowi.
Kemudahan birokrasi
Selain ingin para menteri bekerja lebih cepat, Jokowi tampaknya juga kepingin semua proses birokrasi bisa lebih cepat. Karena itu, perbaikan perizinan investasi menjadi agenda prioritas Jokowi. Pada hari kedua setelah melantik kabinet, Jokowi menyambangi kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari kegiatan blusukan ini, Jokowi menilai, pelayanan penanaman investasi di BKPM masih perlu diperbaiki lantaran memakan waktu yang lama. Menurut standard operating procedure (SOP), izin investasi terbit dalam tiga hari. “Dalam pelaksanaannya bisa sampai 12 hari,” ujarnya.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, selain menyelesaikan masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM), Jokowi mau para menteri mempercepat perizinan dan mempermudah birokrasi. Maklum, proses perizinan selama ini berlarut-larut karena tumpang tindih regulasi. Akibatnya, investasi terhambat.
Makanya, program prioritas pemerintah adalah mempermudah dan menyederhanakan regulasi serta birokrasi. Selain mengkaji regulasi yang menghambat, pemerintah bakal membuka layanan investasi satu pintu di BKPM. “Pemerintah akan segera menerbitkan peraturan pelaksanaan untuk layanan ini,” kata Sofyan.
Investasi memang kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sayang, Indonesia belum memberikan iklim memadai bagi kemudahan berinvestasi. Berdasar laporan Doing Business 2015 yang dirilis Bank Dunia, Rabu (29/10), negara kita ada di peringkat 114 dari 189 negara. Meski lebih baik dari tahun sebelumnya, posisi kita jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga.
Franky Sibarani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan, pemerintah juga harus transparan dan terbuka dalam mengelola negara untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki iklim usaha. “Pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur, energi, serta bunga dalam negeri yang murah,” ujarnya.
Jadi, mari kita tunggu gebrakan Pemerintahan Jokowi.
***Sumber : KONTAN MINGGUAN 6 - XIX, 2014 Laporan Utama
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
