Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Ketimpangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tak kunjung selesai. Pada Maret 2017 lalu, angka gini rasio di Indonesia masih sebesar 0,393, hanya turun 0,001 poin dari September 2016.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoto mengatakan, tingkat gini ratio Indonesia masih cukup besar lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi masih banyak dinikmati oleh kalangan teratas yang jumlahnya sekitar 10%-20% dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu untuk menurunkan gini ratio, pemerintah mengintervensi 40% penduduk paling miskin.
Ada enam strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial. Pertama, penanganan anak usia 5 tahun ke bawah dan pelayanan umum. Maklum sekitar 37% anak Indonesia kurang gizi sehingga mengalami kekerdilan atau stunting. Kedua, pemerintah akan memperbaiki penyaluran bantuan sosial yang selama ini masih belum tepat sasaran lantaran data tidak sinkron.
Ketiga, pemerintah akan memperluas peluang kerja hingga ke daerah. "Pemerintah fokus dengan kondisi misalnya dengan industri padat karya atau jasa yang bisa menyerap banyak tenaga kerja," kata Bambang, Rabu (9/8).
Keempat, menurunkan penguasaan kekayaan yang selama ini berpusat pada kalangan teratas. Kelima, menciptakan wirausaha secara masal. Tujuannya agar pemerintah tak hanya memberikan bantuan atau subsidi tetapi juga menciptakan wirausaha baru yang mandiri dalam ekonomi.
Keenam, menjalankan program reforma agraria untuk membuka akses pengelolaan lahan yang lebih merata kepada seluruh masyarakat. "Jika 40% kelompok masyarakat terbawah ini diberi akses untuk mengelola lahan, setidaknya mereka bisa meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidupnya," papar Bambang.
Menurut Country Director Conservation Srategy Found (CSF) Mubariq Ahmad, selama ini penyelesaian ketimpangan dan indikator pertumbuhan ekonomi selalu bertumpu pada pendapatan per kapita. Makanya, ia merekomendasikan agar pemerintah membuat indikator yang jelas tentang kebijakan pertumbuhan inklusif.
"Kita ingin agar kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tidak lagi menimbulkan displacement. Maksudnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, harus ada wilayah yang ditinggalkan dan wilayah yang difokuskan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
