Jumlah Kelas Menengah Turun, ADB Prediksi Ekonomi RI Terganggu, Siapa Kelas Menengah?

Reporter: Adi Wikanto, Siti Masitoh | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menilai penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia bakal mengganggu jalannya roda perekonomian nasional. Siapa saja yang termasuk golongan ekonomi kelas menengah?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta, kemudian jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta pada 2021. Penurunan tersebut membuat populasi kelas menengah di Indonesia yang tadinya mencapai 21,5% pada 2029, turun menjadi 17,1% pada 2024.

Dalam laporan terbarunya, Asian Development Outlook Edisi April 2025 disebutkan, kelas menengah menjadi tulang punggung pendorong perekonomian Indonesia. Dengan demikian, apabila jumlah masyarakat kelas menengah menurun, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terganggu.

“Kelas menengah telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong domestik konsumsi dan memasok tenaga kerja. Namun, data terbaru menunjukkan perkembangan tantangan yang perlu diperhatikan,” mengutip laporan ADB tersebut, Minggu (20/4).

Adapun ADB menyebut, penurunan kelas menengah sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan bergeser ke pekerjaan bergaji lebih rendah.

Kondisi yang belum juga pulih dari pandemi ini, dapat merusak tujuan pemerintah Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

ADB juga menyoroti terkait mayoritas kelas menengah sebagian besar berusia muda atau generasi milenial (kelahiran 1981-1996) dengan porsi sebesar 24%.

Permasalahannya, mayoritas atau sekitar 78,6% dari generasi ini tidak melanjutkan jenjang pendidikan hingga sarjana, dan paling banyak hanya hingga SMA.

Mayoritas lulusan SMA tersebut bekerja terutama di bidang jasa, seperti transportasi dan distribusi, pariwisata, ritel, dan menyerap sekitar 64,4% dari lapangan pekerjaan.

Sebenarnya ADB melihat, para pekerja muda ini memiliki potensi untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi, tetapi menghadapi tantangan seperti hambatan untuk mendapatkan formal, karena keterbatasan akses pada pengembangan keterampilan.

Menghadapi kondisi tersebut, ADB menyarankan pemerintah Indonesia membuat strategi berwawasan ke depan, yang mendorong berbasis luas kesempatan kerja formal dan membuat pemuda lebih mampu bekerja.

“Indonesia harus mengembangkan lingkungan bisnis yang mendukung untuk memperkuat kesempatan kerja bagi kelas menengah,” tulis laporan tersebut.

Rekomendasi ADB

Nah, untuk mendukung dan memperkuat kesempatan kerja bagi kelas menengah, ADB merekomendasikan beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi bisnis, pengurangan hambatan birokrasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan akses bisnis terhadap keuangan.

kedua, berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur, seperti transportasi dan konektivitas digital, dapat semakin mengurangi biaya operasi bisnis.

Ketiga, pengembangan kawasan ekonomi khusus yang menarik lebih banyak investasi dan membuka kesempatan kerja juga dapat dipromosikan dalam manufaktur dan jasa.

Keempat, mempromosikan kewirausahaan dan usaha kecil dan menengah sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja. Dukungan kebijakan ini menurut ADB, untuk membina bisnis baru dan kesempatan kerja yang terkait dengan ekonomi hijau dan biru juga akan memperkuat penciptaan lapangan kerja.

Kelima, peningkatan akses terhadap pengembangan keterampilan akan meningkatkan kemampuan kerja kaum muda.

Keenam, di bidang pertanian, pelatihan kejuruan atau vokasi dalam teknik modern dan praktik berkelanjutan, bersama dengan akses terhadap sumber daya, dapat memotivasi kaum muda untuk terlibat dalam pertanian.

Ketujuh, perusahaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menawarkan pelatihan keterampilan digital dan bermitra dengan perusahaan untuk sertifikasi dan penempatan kerja, sementara pusat teknologi dapat mendukung wirausahawan muda.

Kedelapan, membuat program pelatihan dalam manajemen perhotelan dan seni kuliner, dikombinasikan dengan magang, dapat memberikan pengalaman praktis dalam pariwisata dan perhotelan.

Kesembilan, membuat layanan kesehatan agar dapat memperoleh manfaat dari program asisten pelayanan kesehatan dan klinik kesehatan keliling.

Lebih lanjut, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada 2025, lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2025 yang ditargetkan sebesar 5,2%. Kemudian ADB juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,1% pada 2026.

“Kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar akan mendukung pertumbuhan seiring dengan implementasi program prioritas baru oleh pemerintah,” tulis ADB.

ADB memperkirakan, konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap akan menopang pertumbuhan ekonomi, serta dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Selain itu, permintaan domestik juga akan menjadi pendorong pertumbuhan utama, mengimbangi ekspor neto yang terbatas. Pun pertumbuhan ekonomi, akan didorong oleh kinerja manufaktur dan pertanian, serta layanan seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan, yang akan mendapat manfaat dari permintaan domestik.

Tonton: ESDM Sebut Mundurnya LG Tak Ganggu Hilirisasi Nikel

Kelas menengah Indonesia

Dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan, kelompok ekonomi kelas menengah di Indonesia mengacu pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan, pendidikan, dan gaya hidup yang berada di antara kelas bawah dan kelas atas.

Secara umum, kelas menengah ini memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan berkualitas, kesehatan yang lebih baik, serta gaya hidup konsumtif seperti wisata dan hiburan.

Definisi kelas menengah ini cukup luas, namun beberapa lembaga seperti Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan penghasilan dan jumlah konsumsi bulanan tertentu sebagai ukuran untuk mengidentifikasinya.

Kelompok kelas menengah adalah golongan masyarakat dengan konsumsi per kapita antara 3,5 hingga 17 kali dari garis kemiskinan.

Merujuk data garis kemiskinan Badan Pusat Statistis (BPS) Maret 2024 serbesar Rp 582.932 per kapita, maka penduduk golongan ekonomi kelas menengah adalah yang nilai konsumsi sebesar Rp 2.040.262 hingga Rp 9.909.844 per kapita per bulan

Kelompok kelas menengah di Indonesia memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Dengan daya beli yang lebih tinggi, mereka menjadi motor penggerak konsumsi dalam berbagai sektor, seperti ritel, properti, pariwisata, dan pendidikan.

Kelompok ekonomi kelas menengah ini juga cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan informasi, sehingga lebih siap untuk mengadopsi inovasi dan teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kelompok ekonomi kelas menengah sering kali memiliki aspirasi untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya turut mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Namun, kelas menengah di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kestabilan ekonomi dan ketidakpastian sosial. Mereka rentan terhadap inflasi dan perubahan ekonomi global, yang dapat mempengaruhi daya beli dan kualitas hidup mereka.

Di samping itu, meskipun banyak dari mereka yang mampu mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang lebih baik, ketimpangan pendapatan di dalam kelas ini masih cukup tinggi. Upaya pemerintah dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang stabil dan mendorong lapangan kerja berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan kelas menengah yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat terus berperan dalam memperkuat ekonomi Indonesia.