Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar pemerintah bisa segera membangun infrastruktur tol laut. Hal ini untuk meminimalisir kesenjangan harga komoditas di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
Jokowi menjelaskan, yang dimaksud dengan pembangunan tol laut bukanlah jalan bebas hambatan atau jalan tol yang menghubungkan antar pulau. Namun tol laut yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan di pulau-pulau tersebut atau yang dinamakan deep sea port.
"Tol laut itu bukan jalan, tapi artinya deep sea port. Ada pelabuhan di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Ada kapal besar yang setiap hari beraktivitas sehingga harga di semua pulau ini sama. Inikan rasa keadilan," ucap Jokowi dalam Rakornas V TPID, Jakarta, Rabu (21/5).
Tol laut tersebut menurut Jokowi diperlukan lantaran terdapat kesenjangan di dalam pembangunan infrastutkur. Hal ini lantas menyebabkan harga jual kebutuhan pokok menjadi berbeda pada tiap pulau.
Ia mencontohkan, harga semen di pulau Jawa dapat dibeli dengan Rp 50.000. Namun, harga semen di Papua mencapai lebih dari Rp 1 juta. "Kenapa? Karena manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," jelasnya.
Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, dengan adanya tol laut tersebut nantinya harga jual komoditas yang dibutuhkan oleh masing-masing pulau, dapat menjadi seragam dan tidak memiliki disparitas yang tinggi.
"Misalnya angkutan sapi. Kalau ada kapal besar seperti itu, bolak balik, sapi yang di Makassar dibawa bisa dijual murah. Kenapa perlu tol laut, karena negara kita negara kelautan. Yang dibutuhkan bukan tol darat, tapi tol laut. Manajemen distribusi logistik ini akan baik kalau ada tol laut itu," ucap Jokowi.
Salah satu calon Presiden ini menjelaskan, bentuk investasi tol laut ini seharusnya ini dirintis oleh pemerintah. Sementara untuk kapal besar yang melayani, dapat menggunakan Pelni serta korporasi Badan Usaha Mikin Negara (BUMN) lainnya.
Ia menegaskan, angkutan yang melayani tol laut ini sebaiknya tidak diolah oleh maskapai besar asing. Karena merupakan kunci dari distribusi pangan masyarakat.
"Ini adalah rasa keadilan, larinya ke harga, ke inflasi, nanti ekonomi secara makro. Bayangkan kalau bisa mengangkut sapi dari NTT ke pulau Jawa menjadi murah. Pemerintah harus punya concern (kepedulian). Ini adalah salah satu bentuk memberikan rasa adil," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
