Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
BOGOR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta kementerian dan lembaga untuk menyederhanakan proses administrasi yang rumit dan bertele-tele dalam perencanaan dan penganggaran program. Guna mendukung hal tersebut, Presiden juga meminta agar dikembangkan sistem Informasi Teknologi (IT) supaya dapat terintegrasi.
Jokowi bilang, saat ini masih terdapat ketidaksinkronan antara perencanaan dan peganggaran, sehingga kebijakan money follow program belum berjalan maksimal. "Kita tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama perencanaan dan peganggaran yang tidak nyambung," kata Jokowi, Selasa (31/1)
Untuk mengawal kebijakan ini, Jokowi meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengawal proses anggaran berbasis money follow program ini. Lokasi anggaran dan output yang dihasilkan oleh kementerian dan lembaga dicermati secara detail, rinci dan dikaitkan pencapaian sasaran pioritas.
Kementerian PPN/Bappenas dan Kemkeu, menurut Jokowi jgan tererangkap gaya sektoral atau bahkan jd perpanjangan tangan dari sektoral. "Bongkar penyakit ego sektoral cara berfikir yang terkotak-kotak yang menghambat," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
