Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto menyarankan presiden terpilih Joko Widodo tidak risau atas manuver koalisi merah putih (KMP) di parlemen. Keberadaan KMP hanya sebagai penyeimbang pemerintahan.
"Pemerintah dan parlemen adalah kekuatan yang seimbang. Tidak perlu risau. Pemerintah yang sungguh baik karena ada pengawasan melekat setiap detik," ujar dia dalam diskusi bertajuk 'Bukan Parlemen Biasa' di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/104) pagi.
Berkaca dari sejarah empat pemerintahan terdahulu, parlemen selalu berada pada posisi mendukung eksekutif. Sudah saatnya parlemen sekarang berada pada posisi sebagai 'anjing penjaga' pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Era saat ini terjadi parlemen tidak selurus dengan pemerintah. Waktu Soeharto, tiga partai di DPR di bawah kendali pemerintah. Saat Gus Dur, Megawati dan SBY, parlemen juga mendukung," ujar Yandri.
Kondisi yang terjadi saat ini mesti disyukuri sebagai modal pemerintahan yang transparan dan penuh keselarasan. Yandri menegaskan tidak ada niatan dari Koalisi Merah Putih melakukan penjegalan terhadap pemerintah.
Sekadar gambaran, momen politik, misalnya pemilihan pimpinan DPR, MPR, DPD hingga pengesahan Undang-Undang menarik dua kubu, yakni koalisi merah putih dan koalisi Indonesia hebat. Keduanya selalu berseteru di parlemen.
Koalisi Indonesia hebat yang mendukung Jokowi-Jusuf Kalla mengalami kekalahan berturut-turut di parlemen. Pertama, kalah voting revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Kedua, kalah voting RUU Pilkada. Ketiga, ditolaknya gugatan KIH atas UU MD3. Keempat dan kelima, yakni paket pimpinan DPR dan MPR berasal dari koalisi merah putih.
Kubu Jokowi-JK kalah 5-0 atas koalisi merah putih. Pertemuan Jokowi, Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta Ketua DPD Irman Gusman, Jumat malam jadi jawaban. Setya dan Zulkifli yang masing-masing kader Golkar dan Demokrat, anggota KMP, meyakinkan bahwa kehadiran KMP bukan untuk menjegal pemerintahan baru.
"Saya kira sudah tidak ada lagi isu-isu yang tidak tepat seperti apa yang namanya penjegalan yang beredar di media. Sampai tanggal 20 Oktober kita bisa menjaga suasana sejuk dan damai agar bisa menyelenggarakan pelantikan secara sukses," ujar Zulkifli Hasan usai pertemuan. (Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
