Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tak mau berpolemik terkait siapa nama pejabat atau menteri yang akan dicopot usai kemarahan Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok.
Jonan bilang lebih baik hal itu langsung ditanyakan kepada Presiden. "Anda mesti tanya yang komentar (begitu), kok tanya saya. Kan Presiden enggak bilang menteri yang mesti dicopot siapa, kan dia bilang eksekutornya, kalau perlu menterinya. Lah kemarin tanya enggak siapa yang menterinya akan dicopot?," tanya Jonan kepada wartawan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis malam (18/6).
Dia menjelaskan, saat ini ada 18 kementerian-lembaga yang memiliki kewenangan di Pelabuhan Tanjung Priok. Itu artinya lanjut Jonan, ada 18 menteri atau kepala lembaga yang memiliki tanggung jawab di pelabuhan yang awalnya dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 itu.
"Lah iya coba tanya ke Presiden, menteri yang mana dari 18 itu yang mau dicopot," kata mantan Dirut KAI itu.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Gobel, yang juga memiliki kewenangan terkait distribusi perdagangan ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, menyatakan bahwa dwelling time disebabkan karena para importir tak disiplin.
Kata dia banyak importir yang baru mengurus berbagai perizinan setelah barang impor masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Alhasil, barang tersebut jadi menumpuk di Terminal Peti Kemas (TPK).
Sementara itu, Manteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo justru menilai kemarahan Presiden Jokowi terkait dwelling time sebagai pelecut semangat. "Saya kira bagus itu untuk menyemangati. Kan 18 kementerian-lembaga ini untuk sama-sama bekerja karena pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan lagi dari waktu ke waktu," ujar Indroyono kemarin. (Yoga Sukmana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
