kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.514.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.511   28,00   0,18%
  • IDX 7.760   25,02   0,32%
  • KOMPAS100 1.205   3,50   0,29%
  • LQ45 961   2,42   0,25%
  • ISSI 234   1,13   0,48%
  • IDX30 494   1,12   0,23%
  • IDXHIDIV20 593   1,74   0,29%
  • IDX80 137   0,38   0,27%
  • IDXV30 142   -0,50   -0,35%
  • IDXQ30 164   0,08   0,05%

Jokowi akan mengecek penyerapan anggaran K/L


Selasa, 19 Mei 2015 / 12:05 WIB
Jokowi akan mengecek penyerapan anggaran K/L
ILUSTRASI. Mie Sedaap rayakan dua puluh tahun eksistensinya di industri mi instan dengan menghadirkan kampanye Don't Stop Mee Now.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Selasa (19/5). Jokowi ingin memeriksa satu per satu anggaran di kementerian karena penyerapan anggaran oleh pemerintah masih rendah.

"Saya ingin melanjutkan rapat tadi malam dengan Pak Menteri Keuangan yang sampai pukul 12.00. Yang intinya ingin betul-betul ngecek satu per satu. Ngecek satu per satu mengenai sebetulnya berapa sih anggaran yang telah keluar dari kementerian dan sudah dipakai untuk apa," ujar Jokowi membuka rapat.

Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan soal anggaran setiap kementerian. Namun, dalam diskusinya dengan Menteri Keuangan tadi malam, Jokowi bertanya-tanya apakah semua anggaran itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh Menkeu.

"Pagi hari ini, itu yang ingin saya sampaikan. Tapi, yang pertama sebagai contoh anggaran dana desa, misalnya. Itu yang sebenarnya cepat bisa (diserap)," ujar dia.

Setelah memberikan pernyataan pembuka, rapat terbatas berlangsung tertutup bagi wartawan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi soal hasil rapat tersebut lantaran rapat akan dilanjutkan dengan sidang kabinet paripurna.

Persoalan rendahnya serapan anggaran kementerian ini sempat membuat Jokowi kesal. Pekan lalu, Jokowi menyebut ada lima sampai enam kelembagaan kementerian yang belum rampung akibat perubahan nomenklatur sehingga mengganggu proses penyerapan anggaran.

Jokowi sudah mengingatkan bahwa soal kelembagaan harus selesai pada Januari lalu. Namun, hingga kini, masih ada kementerian yang belum memiliki peraturan presiden terkait kelembagaan. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Efficient Transportation Modeling (SCMETM) Penerapan Etika Dalam Penagihan Kredit Macet

[X]
×