Reporter: Abdul Basith | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah menteri kabinet kerja menjajal Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Selasa (19/3). Sejumlah menteri terlihat ikut mencoba moda transportasi masal baru di Jakarta tersebut.
Sejumlah menteri yang terlihat antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Buri Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata ruang Sofyan Djalil dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.
Selain sejumlah menteri, ada pula kepala daerah yang hadir dal penjajalan tersebut. Antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Walikota Tangerang Selatan Rachmi Diany.
"Uji coba nanti ada hal yang perlu dikoreksi akan diperbaiki dan dievaluasi," ujar Jokowi saat menjajal MRT, Selasa (18/3). Jokowi berharap MRT dapat mengatasi kemacetan di Jakarta. Nantinya pengguna kendaraam pribadi seperti mobil dan sepeda motor akan diajak beralih.
Upaya lain dengan mendorong penerapan jalan berbayar. Kebijakan tersebut akan membuat pengendara mobil dan motor beralih. "Nanti Pemprov DKI akan menerapkan electronic road pricing (ERP)," terang Jokowi.
Keberhasilan MRT di Jakarta akan diterapkan di daerah lain. Jokowi bilang jangan sampai daerah lain terlambat membangun moda transportasi seperti MRT.
Kenyamanan MRT juga disampaikan Rudiantara. Kata dia menaiki MRT seperti pengalaman di negara luar seperti Jepang dan Singapura. "Jadwalnya tepat waktu sama seperti di Jepang dan Singapura tetapi kurang panjang," jelas Rudiantara.
Meski begitu Rudiantara tidak menampik sulitnya sinyal telekomunikasi di jalur bawah tanah. Ia bilang, belum semua operator masuk sampai ke jaringan bawah tanah.
Hal itu akan dibahas secara bisnis dengan MRT. Rudiantara meminta agar MRT tidak mengomersialisasi pengadaan sinyal di MRT mengingat hal itu adalah layanan publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
