kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   -20.000   -0,75%
  • USD/IDR 18.142   17,00   0,09%
  • IDX 6.038   113,48   1,92%
  • KOMPAS100 788   17,25   2,24%
  • LQ45 602   13,12   2,23%
  • ISSI 207   3,32   1,63%
  • IDX30 341   7,10   2,13%
  • IDXHIDIV20 423   9,63   2,33%
  • IDX80 90   2,01   2,29%
  • IDXV30 114   2,10   1,87%
  • IDXQ30 109   1,94   1,81%

JKW ingin kebijakan ekonomi berkeadilan diperjelas


Selasa, 11 April 2017 / 16:06 WIB


Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Presiden Joko Widodo memanggil para menterinya untuk menghadiri Rapat Terbatas tentang Kebijakan Ekonomi Pemerataan dan Berkeadilan siang tadi, Selasa (11/4). Rapat tersebut dihadiri oleh Darmin Nasution, Menko Perekonomian, Sri Mulyani, Menteri Keuangan dan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan agar kebijakan ekonomi pemerataan dan berkeadilan bisa segera dijalankan.

Atas dasar itulah, dia memerintahkan para menterinya untuk segera mendetailkan dan menajamkan program tersebut. "Misal yang berkaitan dengan lahan, pembagiannya seperti apa, siapa yang diberi,  berapa hektare lahannya, segera perjelas," katanya di Kantor Presiden, Selasa (11/4).

Selain itu, agar kebijakan tersebut bisa bermanfaat ke masyarakat, dia juga memerintahkan para menteri untuk mempertajam mekanisme bentuk pendampingan, skema distribusi lahan agar tidak dijual. "Segera putuskan sore ini," katanya.

Menurut Jokowi, penajaman kebijakan sangat penting agar program tersebut nantinya bisa memberikan manfaat ke 40% masyarakat kurang mampu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×