kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Jilat ludah, Gerindra kini dukung pemerintah


Senin, 17 Juni 2013 / 10:34 WIB
ILUSTRASI. Inilah 5 Masalah Gizi yang Rentan Dialami Anak Indonesia. ANTARA FOTO/Jojon/foc.


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPR, Edy Prabowo menyampaikan kabar mengejutkan. Menjelang detik-detik akhir pengambilan keputusan di Sidang Paripurna, Edy menegaskan, Partai Gerindra sekarang tak hanya mendukung kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), tapi juga menyetujui kebijakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Ketika dijumpai Kontan, sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senin, (17/6), Edy menegaskan, saat ini sudah terlambat untuk mempersoalkan kenaikan BBM dan pemberian kompensasi BLSM.

Sebab, rakyat butuh segera keputusan atas persoalan yang berdampak besar bagi kehidupan mereka. "Oleh sebab itu, Gerindra tak bisa melakukan penolakan,"ujar Edy.

Meski Gerindra menyatakan setuju kebijakan BLSM, Edy tetap mengkritik pemberian BLSM yang hanya memberikan bantuan sosial berupa uang tunai bagi 15,5 juta masyarakat miskin.

Edy mengkhawatirkan pemberian uang tunai tersebut tidak betul-betul tepat sasaran membantu warga miskin. Dia bilang, Indonesia seharusnya mencontoh model kompensasi kenaikan BBM yang pernah diterapkan di India.

Di sana, warga miskin tidak langsung diberi uang tunai. Namun, diberikan sejumlah kupon yang bisa ditukarkan oleh warga bersangkutan untuk mendapat kebutuhan hidup pokok, misalnya beras.

Selain itu, Edy menambahkan pemerintah mestinya memberdayakan koperasi dan berbagai BUMN untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial tersebut. "Tapi, ya itu, saat ini sudah tidak mungkin lagi melakukan penolakan,"kata Edy.

Sebelumnya dari jauh-jauh hari, tiga fraksi di luar koalisi pemerintahan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Gerindra. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×