kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jilat ludah, Gerindra kini dukung pemerintah


Senin, 17 Juni 2013 / 10:34 WIB
Jilat ludah, Gerindra kini dukung pemerintah
ILUSTRASI. Inilah 5 Masalah Gizi yang Rentan Dialami Anak Indonesia. ANTARA FOTO/Jojon/foc.


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPR, Edy Prabowo menyampaikan kabar mengejutkan. Menjelang detik-detik akhir pengambilan keputusan di Sidang Paripurna, Edy menegaskan, Partai Gerindra sekarang tak hanya mendukung kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), tapi juga menyetujui kebijakan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Ketika dijumpai Kontan, sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senin, (17/6), Edy menegaskan, saat ini sudah terlambat untuk mempersoalkan kenaikan BBM dan pemberian kompensasi BLSM.

Sebab, rakyat butuh segera keputusan atas persoalan yang berdampak besar bagi kehidupan mereka. "Oleh sebab itu, Gerindra tak bisa melakukan penolakan,"ujar Edy.

Meski Gerindra menyatakan setuju kebijakan BLSM, Edy tetap mengkritik pemberian BLSM yang hanya memberikan bantuan sosial berupa uang tunai bagi 15,5 juta masyarakat miskin.

Edy mengkhawatirkan pemberian uang tunai tersebut tidak betul-betul tepat sasaran membantu warga miskin. Dia bilang, Indonesia seharusnya mencontoh model kompensasi kenaikan BBM yang pernah diterapkan di India.

Di sana, warga miskin tidak langsung diberi uang tunai. Namun, diberikan sejumlah kupon yang bisa ditukarkan oleh warga bersangkutan untuk mendapat kebutuhan hidup pokok, misalnya beras.

Selain itu, Edy menambahkan pemerintah mestinya memberdayakan koperasi dan berbagai BUMN untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial tersebut. "Tapi, ya itu, saat ini sudah tidak mungkin lagi melakukan penolakan,"kata Edy.

Sebelumnya dari jauh-jauh hari, tiga fraksi di luar koalisi pemerintahan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Gerindra. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×