Reporter: Merlinda Riska | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Jembatan Selat Sunda (JSS) masih terganjal penjaminan dari pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa menegaskan untuk menjadi penjamin.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Waskito Pandu menuturkan belum adanya kesepakatan dengan Kemenkeu untuk menjamin sebesar Rp 1,5 triliun untuk feasibility study/ studi kelayakan.
"Masih dalam proses pembicaraan dengan Kemenkeu untuk penjaminan ini," ujar Pandu. JSS rencananya dibangun dengan skema pembiayaan Public Private Partnership (PPP) di bawah pendanaan pemerintah dan konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera. Ditargetkan untuk tahun ini akan dilakukan studi kelayakan dan untuk studi kelayakan ini pihak konsorsium meminta jaminan kepada pemerintah. Namun, hingga kini, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan belum bisa memberikan jaminan.
Menurut Pandu, JSS ini bukanlah proyek prioritas PU. Untuk tahun anggaran ini yang menjadi prioritas PU adalah perbaikan jalan di perbatasan di wilayah Papua, Kalimantan dan Sulawesi yang membutuhkan dana Rp 7,7 triliun untuk jalan sepanjang 1.755 km. Akan tetapi, Pandu menegaskan bahwa untuk pembangunan konstruksi tetap ditargetkan pada 2014.
Menurut Ajito Kasubdit Direktorat Informasi dan Komunikasi Ditjen Bina Marga, studi kelayakan akan dilakukan selama kurang lebih dua tahun. Pasalnya, untuk membangun jembatan sepanjang 30 km dan termasuk jembatan terpanjang kedua ini harus benar-benar perlu pengkajian secara detail.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo menyatakan hingga saat ini, pihaknya belum melihat adanya skema anggaran untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda ini seperti apa, sehingga belum bisa masuk ke dalam APBN.
"Jika skemanya sudah sampai di saya, nantinya pun jaminannya tidak langsung harus disediakan dalam APBN, mungkin ada selisih waktu," ujarnya, Selasa (19/6).
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Keuangan Agus Martowardojo di DPR menyatakan karena JSS adalah suatu proyek yang strategis, jadi harus direncanakan hati-hati. Menurutnya, hal yang paling penting saat ini adalah bagaimana caranya agar ada jaminan kelayakan untuk membangun JSS tersebut.
"Penjaminan bukan hal yang kita bicarakan saat ini. Tapi, justru bagaimana meyakini kelayakan dari pembangunan itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
