Reporter: Arief Ardiansyah | Editor: Ruisa Khoiriyah
YOGYAKARTA. Penyatuan kawasan ekonomi di Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) akan berlangsung tiga tahun lagi. Upaya ini diprakarsai oleh organisasi negara-negara Asia Tenggara atau Association of South East Asia Nations (ASEAN). Dengan tergabungnya kawasan ASEAN pada 2015 nanti, dunia bisnis dan perdagangan akan berlangsung lebih cair dan tanpa hambatan.
Salah satu proyek penting dalam MEA adalah penyiapan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan ini. "Kami ingin UKM di Indonesia menaruh perhatian atas hal ini dan bersiap diri," kata Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Iwan S. Amri.
Pada acara Sosialisasi Peran ASEAN dalam Penguatan UKM di Indonesia di Yogyakarta, Iwan menyebut keberpihakan ASEAN pada UKM sangat jelas, seiring peran UKM sebagai penopang perekonomian. Iwan melihat, penguatan UKM berperan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan di kawasan ini.
Saat ini, 96% perusahaan atau entitas bisnis di ASEAN berstatus UKM. Sumbangan dunia UKM ke Produk Domestik Bruto kawasan mencapai 53%. "Dari total ekspor ASEAN, 31% di antaranya berasal dari UKM," kata Iwan.
Upaya UKM bersiap menyongsong MEA dirasa penting karena waktu pelaksanaan yang sudah dekat. Ketua Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia Ambar Tjahyono mengajak kalangan UKM bersiap agar tidak dijadikan pasar oleh UKM dari negara ASEAN lain. "Antar pelaku dan pemerintahan di ASEAN ini sudah tahu kekuatan dan kelemahan antar negara," kata Ambar.
Dia mengingatkan, jangan sampai para pelaku UKM baru terkaget-kaget saat MEA berlaku dan, lantas, saling menyalahkan karena merasa tidak siap. Sinyalemen seperti ini sudah terlihat saat pemberlakuan China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) beberapa waktu yang lalu.
Berbasis pengalaman ini, Ambar juga berharap pemerintah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi. 'Penyakit' utama pemerintah adalah bagus di tataran konsep dan perencanaan namun lemah saat pelaksanaan. Ambar melihat aksi pemerintah cuma bagus di seminar tapi di lapangan terjadi miskoordinasi dan membuat banyak kebijakan yang tidak mendukung iklim usaha.
Saat ini, Indonesia dengan jumlah penduduk yang menjadi target pasar utama para pebisnis dari Malaysia, Thailand, Filipina, dan lainnya. Ini terjadi kala pasar Eropa dan Amerika remuk diterjang krisis. "Walau berbicara bareng sebagai ASEAN, kita ini sebenarnya bersaing," kata Ambar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
