Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mempersiapkan penyelenggaraan transportasi laut pada masa natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholder. Yakni terkait dengan kesiapan terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang.
“Saya instruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Satuan Tugas Covid-19, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait guna kelancaran Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12).
Baca Juga: 7 Prospek Kerja yang Menjanjikan Buat Lulusan Teknik Perkapalan, Simak Apa Saja
Arif juga menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) untuk melakukan sosialisasi segala peraturan, kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
“Selain itu saya meminta jajaran Ditjen Hubla untuk melakukan pemasangan banner dan spanduk yang berisikan informasi tentang kebijaksanaan pelaksanaan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023” jelas Arif.
Selanjutnya, Arif menginstruksikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menyiapkan dan menyiagakan kapal-kapal perintis pada daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan dan penumpukan penumpang.
Baca Juga: Saham Emiten Transportasi dan Logistik Melaju, Begini Prospeknya di Tahun 2023
Lalu, untuk Direktur Kenavigasian dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyiapkan dan menyiagakan kapal negara sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun 2023.
Arif menyatakan, Ditjen Hubla akan membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Posko tersebut dimulai pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023.
“Dalam posko tersebut akan mencakup 3 fungsi yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan dan fungsi pelaporan,” ujar Arif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
