Reporter: Hafid Fuad | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sering kali salah sasaran. Banyak warga yang sebetulnya tidak berhak tapi bisa menikmati program kesehatan gratis ini.
Sebab itu, dalam menentukan kepesertaan Jamkesmas tahun ini, Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menggunakan data terpadu hasil olahan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Ratna Rosita, Sekretaris Jenderal Kemkes, mengatakan, banyaknya salah sasaran program Jamkesmas lantaran ada perbedaan penilaian tingkat kemiskinan antarpemerintah daerah (pemda), meski pusat yang menentukan kuotanya. "Kali ini akan lebih akurat," katanya, kemarin.
Saat ini, menurut Ratna, jumlah peserta Jamkesmas mencapai 76,4 juta orang. Tahun depan, angka itu akan bertambah menjadi 96 juta orang, sebagai langkah persiapan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Namun, Ratna mengungkapkan, data yang ada saat ini juga masih memiliki kelemahan. Soalnya, masyarakat yang jatuh miskin akibat bencana alam belum masuk sebagai peserta. Begitu pula, mereka yang sudah meninggal dunia atau tak miskin lagi, belum dikeluarkan dari daftar.
Kelak, lanjut Ratna, data tersebut akan dievaluasi kembali sesuai dengan laporan dari masyarakat. Dengan begitu, dia optimistis data terpadu itu bakal lebih baik lagi dalam menyediakan informasi untuk kepesertaan program Jamkesmas.
Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K, mengklaim, data terpadu hasil olahan timnya lebih akurat karena menggunakan metode konsultasi kepada masyarakat miskin secara langsung. Setelah mendapatkan data awal, kemudian tim melakukan survei yang selanjutnya ditentukan kriteria atau indikator rumahtangga miskin.
Kendati demikian, Bambang mengingatkan agar Kemkes memikirkan penanganan bagi warga yang tidak lagi mendapatkan Jamkesmas. "Nanti harus dipikirkan juga bentuk bantuan kesehatan apa bagi mereka yang tidak lagi masuk dalam daftar tersebut," pinta Bambang.
Dengan begitu, Bambang berharap, dengan penyatuan data, semua kementerian dan lembaga serta pemda akan menggunakan data dari sumber yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
