Reporter: Noverius Laoli |
JAKARTA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengatakan kritik pedas yang dilayangkan Romo Franz Magnis Suseno SJ terkait rencana pemberian World Statesman Award (Negarawan Dunia 2013) dari Appeal for Conscience Foundation (ACF), sesuatu yang patut disesalkan. Dipo beralasan, Romo Magnis tidak tahu kondisi Indonesia secara keseluruhan dan hanya melihat apa yang tertera di televisi dan surat kabar saja.
"Kami tidak setuju jika dikatakan bahwa Presiden tidak say nothing untuk membela minoritas sebagaimana ditulis oleh Franz Mangis Suseno dalam suratnya yang ditujukan kepada ACF pekan lalu," ujar Dipo di Kantor Presiden, Selasa (21/5).
Menurut Dipo, konflik seperti kasus Ahmadiyah sudah ada sejak zaman Bung Karno dan bahkan sejak zaman Jepang. Artinya, konflik seperti itu sudah lama terjadi dan tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintahan SBY.
Dipo bilang, SKB (Surat Keputusan Bersama) oleh Mendegri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, jika diikuti dalam menghadapi masalah Ahmadiyah itu sebenarnya dapat dipecahkan sehingga masalah mayoritas dan minoritas tidak perlu diperdebatkan lagi.
“Yang terpenting adalah bahwa masalah ini bukan hanya masalah pemerintah pusat saja namun juga pemerintah daerah untuk ikut berperan mengatasi permasalahan yang ada,” ujarnya.
Selain itu, Dipo juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan pernyataan dari Romo Magnis yang mengaku dari kelompok lintas agama tersebut. Namun, Seskab juga menyampaikan bahwa hal itu adalah hak Romo Magnis untuk menulis demikian, dan silakan saja. Namun demikian, untuk didengar atau tidak oleh kelompok yang akan memberi penghargaan kepada Presiden SBY, itu pun terserah kepada lembaga yang akan memberi penghargaan tersebut.
Sebagaimana diketahui, Frans Magnis-Suseno telah melayangkan protes atas rencana pemberian penghargaan World Statesman Award oleh ACF. Romo Magnis menilai, pemberian penghargaan itu diberikan tanpa melihat situasi sebenarnya kehidupan beragama di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
