Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Program budidaya tanaman pangan skala raksasa (food estate) di Kabupaten Merauke, Papua, membutuhkan investasi setidaknya sebesar US$ 10 miliar. Nilai investasi sebesar itu diperlukan untuk membangun infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menyatakan, program food estate di bumi cenderawasih ini memiliki potensi bisnis yang sangat besar. "Agar program ini berjalan investasi yang diperlukan sekitar US$10 miliar untuk pembangunan infrastruktur," kata dia kemarin (21/6).
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sepakat bahwa kebutuhan dana pembangunan infrastruktur pendukung program food estate di Merauke mencapai ratusan triliun. "Untuk jalan saja, bukan jalan nasional. Pasti jalan-jalan provinsi dan kabupaten untuk menghubungkan pusat-pusat produksi," ujar dia.
Cuma, Djoko mengatakan, yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah memantapkan dulu program yang resmi meluncur pada Februari 2010 lalu tersebut. Setelah itu baru membahas anggaran infrastrukturnya.
Sejauh ini program food estate di Merauke memang tidak berjalan mulus. Dari total kebutuhan lahan yang mencapai 1,28 juta hektare (ha), Kementerian Kehutanan (Kemhut) baru menerbitkan izin alih fungsi atawa konversi seluas 250.000 ha saja.
Status lahan seluas 250.000 ha tersebut pun sesungguhnya sudah berupa Area Pengguna Lain, yaitu kawasan yang sudah mengantongi izin konversi dari hutan lindung menjadi hutan produksi atau hutan yang menjadi nonkawasan hutan. "Area Pengguna Lain boleh digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, beberapa waktu lalu.
Saat ini, sudah ada sekitar 13 perusahaan yang mendapatkan izin lokasi di Merauke, antara lain PT Sino Indonesia Shunlida Fishing dan PT Metra Duta Lestari.
Wilmar International Ltd yang bakal menyusul masuk ke Merauke mengaku siap membangun infrastruktur jalan maupun pelabuhan. Namun, mereka mengharapkan insentif atas kontribusi tersebut. "Soalnya, untuk pembangunan infrastruktur itu saja nilainya bisa mencapai Rp 2 triliun," kata M.P. Tumanggor, Komisaris Wilmar Nabati (Wilmar Grup).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
