Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presidensi G20 yang tengah berlangsung diharapkan bisa memecahkan beragam persoalan krusial dunia. Ajang negara-negara G20 itupun sudah merumuskan tiga isu utama. Yakni mulai dari pemulihan kesehatan pasca Pandemi Covid-19, kriris pangan dan transisi energi.
Diharapkan, pembahasan yang berlangsung di perhelatan Presidensi G20 tersebut bisa menghasilkan solusi dan rekomendasi bagi negara-negara G20 termasuk negara lainnya. Termasuk juga bagi Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan Indonesia akan mendorong langkah inovatif dalam pemulihan kesehatan dunia. Antara lain dengan melibatkan pelaku usaha, baik nasional maupun internasional, dalam diskusi dan membuat aksi nyata untuk mengatasi pandemi.
"Keterlibatan dimaksud bisa dalam bentuk investasi, serta alih teknologi dan kompetensi, khususnya terkait proses pembuatan obat dan vaksin," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (13/10).
Oleh karena itu, Indonesia telah menyiapkan BUMN dan beberapa perusahaan swasta nasional untuk kemitraan tersebut. Nantinya, Indonesia secara bertahap bisa memiliki ekosistem farmasi yang mampu memproduksi vaksin secara mandiri.
Adapun pada Presidensi G20 Indonesia sudah memberikan rekomendasi terkait pemulihan kesehatan. Pertama, Guidance for flexible cooperation models of vaccine manufacturing, dengan fokus pada upaya pengesampingan sementara hak paten dan lisensi vaksin.
Kedua, perluasan mRNA hub yang mencakup kawasan Asia, dimana Indonesia dapat mendorong kerja sama teknologi vaksin multi-platform dan memberikan insentif usaha untuk pendirian pusat produksi vaksin berbasis mRNA di Indonesia.
Sedangkan untuk mengatasi krisis pangan, Indonesia menawarkan solusi jangka pendek dan jangka menengah panjang di ajang Presidensi G20. Untuk jangka pendek adalah dengan membantu Ukraina dalam pendistribusian pangan, bantuan kemanusiaan dan rute pelayaran alternatif; dan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Rusia.
Kemudian untuk solusi jangka menengah dan panjang Indonesia mengusulkan peningkatkan kapasitas produksi panan, menjaga arus perdagangan tetap stabil dan diversifikasi sumber dan konsumsi pangan.
Sedangkan untuk mengatasi krisis pangan di dalam negeri, pemerintah sudah melakukan beberpa hal. Misalnya menunjuk PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai BUMN Holding untuk menyediakan pupuk bagi petani dan telah menyalurkan lebih dari 5 juta ton pupuk bersubdisi secara nasional.
Selanjutnya, membuat program food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Program lainnya adalah pengembangan kedelai melalui ekstenfikasi lahan pertanian dan pengembangan varietas kedelai lokal. Di samping itu, program pendanaan 600.000 hektar lahan pertanian melalui kredit usaha rakyat KUR).
Untuk transisi energi, pemerintah sudah punya peta jalan skenario Indonesia mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Dalam melakukan transisi energi tersebut, pemerintah, katanya, memerlukan investasi energi terbarukan untuk bisa menjaga ketahanan energi. Baik itu untuk teknologi tenaag surya, angin, hydrogen dan lainnya.
Selain itu, juga dilakukan pelonggaran beberapa peraturan untuk menarik investasi pada bidang energi.
Ia mencontohkan, PT PLN telah mengeluarkan beberapa program guna mendukung capaian Carbon Netral 2060, di antaranya, pembangunan skala besar energi terbarukan (solar, hydro, geothermal, dan bayu) dengan Battery Energy Solar System (BESS); interkoneksi dan kluster industri hijau di remote area; Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS); dan early retirement PLTU melalui Energy Transition Mechanism.
Sedangkan B20 Indonesia Chair Shinta Widjaja Khamdani menyatakan untuk bisa mengatasi persoalan tersebut, perlu ada tindakan kolektif yang melibatkan pihak korporasi.
Misalnya untuk mengatasi krisis pangan, perlu ada penguatan dan transformasi sistem pangan pertanian baik di Indonesia maupun secara global.
"Hal ini dapat di capai melalui kolaborasi dan partnership untuk penguatan penelitian dan pengembangan (R&D) dan inovasi pangan, termasuk mobilisasi investasi sektor privat ke dalam aspek tersebut," jelas Shinta pada Kontan.co.id, Kamis (13/10).
Selanjutnya terkait dengan krisis energi kata Shinta, membutuhkan urgensi sektor privat terutama untuk memobilisasi green financing. Selain itu juga melibatkan korporasi untuk mulai melakukan transisi energi yang lebih hijau.
Selanjutnya untuk penguatan ekonomi, pihak korporasi diharapkan mulai membangun kemitraan dengan Usaha Mickro Kecil Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi melalui inkubasi, market access, financing dan kooperasi serta korporasi.
Menurutnya upaya tersebut sudah menjadi aksi kolektif sektor privat yang telah diprakarsai oleh The Business 20 (B20) Indonesia.
Info terkini tentang G20 kunjungi g20.org
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
