kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.655.000   -18.000   -0,67%
  • USD/IDR 17.979   87,00   0,49%
  • IDX 5.951   -150,14   -2,46%
  • KOMPAS100 774   -22,02   -2,77%
  • LQ45 584   -14,08   -2,35%
  • ISSI 206   -5,45   -2,57%
  • IDX30 331   -7,41   -2,19%
  • IDXHIDIV20 404   -8,15   -1,97%
  • IDX80 88   -2,47   -2,73%
  • IDXV30 109   -1,84   -1,66%
  • IDXQ30 106   -2,16   -2,00%

Ini tiga skenario subsidi tetap BBM


Senin, 22 Desember 2014 / 18:30 WIB
ILUSTRASI. Sustainability Report Bayan Resources Tbk (BYAN) Tahun 20220


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengaku pihaknya sudah memasukkan rencana pemberlakuan subsidi tetap, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

Bahkan Bappenas sudah menyiapkan tiga skenario nilai subsidi yang akan dianggarkan. Jumlah subsidi yang akan diberikan berdasarkan skenario Bappenas itu diantaranya adalah pertama, subsidi sebesar Rp 2.000 per liter, Rp 1.500 per liter, dan Rp 1.000 per liter.

Andrinof juga bilang, karena rencana pemberlakuan subsidi tetap itu berasal dari internal pemerintah, maka sudah hampir pasti akan direalisasikan. "Subsidi itu nantinya tipis, bentuknya tetap atau floating," ujar Andrinof, Senin (22/12) di kantor Wakil Presiden.

Meski belum ditetapkan opsi mana yang akan digunakan, Andrinof mengaku pemerintah sudah mematok total belanja subsidi untuk BBM. Menurutnya, diperkirakan nilai subsidi yang akan dianggarkan sekitar Rp 70 triliun saja.

Angka itu muncul setelah dilakukan pengalihan subsidi sebesar Rp 260 triliun. Subsidi BBM itu akan dialihkan untuk subsidi yang lain, yang akan dinikmati langsung oleh golongan masyarakat menengah ke bawah. Seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Pada bulan November 2014 lalu, Jokowi memang telah menaikkan harga BBM bersubsidi baik jenis premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter. Kenaikan itu dilakukan untuk mengurangi beban fiskal yang tinggi karena subsidi BBM, yang dinilai tidak mendorong pertumbuhan ekonomi lebih produktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×