Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Politikus dari Fraksi PDIP Ribka Tjibtaning menolak program vaksinasi corona yang dimulai hari ini. Tak pelak, penolakan ikut vaksin corona memantik kontroversial. Apalagi, anggota Komisi Kesehatan DPR itu memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin corona.
Lantas apa alasan Ribka menolaknya? Pertama, usia Ribka saat ini sudah 61 tahun. Vaksin corona Sinovac memang belum diujicobakan untuk warga dengan usia 60 tahun ke atas. Vaksin corona bikinan Sinovac baru diujicobakan untuk warga dengan usia 18 tahun -59 tahun.
"Kalau persoalan vaksin saya tidak mau divaksin. Mau semua usia boleh, misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi sampai Rp 5 juta, mending gue bayar," ungkap Ribka dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/1).
Alasan kedua, adalah terkait uji klinis atas vaksin corona Sinovac. Menurutnya impor dilakukan sebelum uji klinis vaksin corona Sinovac rampung.
Oleh karena i tu, Ribka meminta pemerintah tidak bermain dengan uji klinis vaksin corona apa pun, apalagi dijadikan lahan berbisnis.
"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Mau apa pun alasannya tidak boleh. Saya yang akan paling kencang nanti mempermasalahkannya," ujar Ribka kemarin.
Bisa jadi Ribka mengendus ada permainan bisnis dalam impor vaksin ini. Ia secara terang juga menyebut jangan sampai masalah vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia menjadi ladang bisnis untuk segelintir orang.
Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno juga menyebut rekan sejawatnya mengingatkan agar program vaksinasn corona tidak jadi ladang bisnis.
Kata Hendrawan, Ribka Tjiptaning hanya menyampaikan catatan, jangan sampai rakyat kecil dikorbankan, mengingat impor sudah dilakukan sebelum uji klinis selesai.
"Jangan sampai ada mafia importir atau pemburu rente yang bermain, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar," tambahnya.
PDIP selalu mendukung vaksinasi corona oleh pemerintahan Jokowi. Selain itu, PDIP juga sudah mendorong agar vaksinasi gratis.
"Bila ada yang memilih menunda divaksinasi, ingin vaksinasi secara mandiri, sambil menunggu ada pilihan vaksin lain, tentu harus dihargai," ujarnya.
Hendrawan juga memastikan pemerintah akan membuka opsi vaksin mandiri beberapa bulan ke depan,mengingat vaksin corona dari banyak produsen memiliki efikasi yang berbeda-beda pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
