Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
CANBERA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd. Ada tiga masalah yang akan menjadi fokus pimpinan dua negara tersebut, yakni; masalah imigran gelap, ekspor sapi serta masalah perdagangan.
Rencananya, Rudd akan melakukan perjalanan ke Jakarta hari Kamis besok (4/7), yang akan menjadi perjalanan ke luar negeri pertamanya, sejak dilantik menjadi perdana menteri Australia menggantikan Julia Gillard.
Untuk masalah perdagangan, kedua kepala negara akan melakukan pembicaraan untuk kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Tahun lalu, perdagangan kedua negara tercatat US$ 14,6 miliar, dan Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ke-12 bagi Australia.
Diperkirakan, lebih dari 400 perusahaan Australia beroperasi di Indonesia, diantaranya bergerak di pertambangan, pertanian, keuangan, kesehatan dan transportasi. “Indonesia adalah tetangga paling dekat dan paling penting bagi Australia“, ujar Rudd dikutip dari Bigpodnews.
Menurut Rudd, Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menjadi pemain ekonomi utama di tingkat global. “Kita perlu membuka kesempatan untuk melihat peluang ekonomi yang besar yang terletak dalam hubungan perdagangan Australia-Indonesia,” jelas Rudd.
Salah tujuan yang ingin dilakukan Rudd untuk bernegosiasi dengan Indonesia adalah, meningkatkan ekspor sapi dari Australia. Sebelumnya, Australia sudah memberikan bantuan kepada Indonesia berupa dua pesawat Hercules C-130 dan dan kapal patroli untuk Bea Cukai.
Selain itu, Rudd mengaku ingin mempererat kerjasama dengan Indonesia terkait dengan penghentian datangnya imigran gelap ke perairan Australia. Dalam jadwalnya, Rudd akan melakukan sarapan pagi dengan pengusaha di Jakarta, sebelum menuju ke Bogor untuk melakukan pembicaraan dengan presiden SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Euro tertekan stimulus ECB
Andrew Forrest: Memulihkan nama baik (4)
Imbas dari Eropa
Tak dapat dukungan PM, Menlu Australia mundur
