Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mandiri Institute melihat, tekanan inflasi menjadi salah satu masalah yang menyendat tingkat konsumsi masyarakat. Ini bisa dilihat dari data Mandiri Spending Index (MSI) pada Januari 2023 yang mencatat volume belanja yang lebih rendah dari volume belanja Januari 2022.
Dalam dokumen MSI yang diterima Kontan.co.id, terlihat volume belanja pada Januari 2023 di level sekitar 120. Sedangkan volume belanja pada Januari 2022 ada di level hampir menyentuh 130.
Yang menarik, meski volume belanja lebih kecil, nilai belanja yang dikeluarkan masyarakat pada Januari 2023 sama dengan yang dikeluarkan pada Januari 2022, yaitu di kisaran 130.
Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, hal ini memang dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang meningkat.
Baca Juga: Mandiri Spending Index: Belanja Masyarakat Menurun pada Awal Tahun 2023
"Kita melihat, masyarakat mulai mengalami tekanan dari kenaikan harga-harga. Sehingga ini menekan volume belanja, meski nilai belanjanya sama," tutur Yudo kepada Kontan.co.id, Kamis (9/2).
Dengan demikian, Yudo menganggap perlunya upaya pemerintah untuk tetap menjaga inflasi terkendali.
Bila inflasi terkendali, belanja masyarakat akan tetap bergulir, dan ini bermuara pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia.
Nah, di tengah kondisi inflasi ini, Yudo juga menyarankan pemerintah untuk tetap menjaga tingkat pengangguran untuk tetap rendah. Akan lebih mudah bagi masyarakat yang memiliki pendapatan cukup untuk berbelanja, daripada mereka yang tidak memiliki pendapatan.
"Karena tekanan pendapatan akan menghantam konsumsi," tegas Yudo.
Hal yang pelru diperhatikan adalah sektor-sektor yang terpapar kondisi global, seperti sektor padat karya, tekstil, dan garmen.
Baca Juga: Mempersiapkan Pelaku UMKM Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi pada 2023
Apalagi, santer terdengar kabar pemutusan hubungan kerja di sektor tersebut. Bilaa memang ini tak terelakkan, Yudo mengimbau pemerintah bisa mempercepat proses pencairan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang ingin mencairkan.
Namun baiknya, pemerintah juga memberikan kebijakan subsidi upah yang bisa membantu sektor-sektor tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
