kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Indikasi penyimpangan pengadaan UPS ditemukan


Rabu, 04 Maret 2015 / 21:15 WIB
Indikasi penyimpangan pengadaan UPS ditemukan
ILUSTRASI. Seorang tentara Jerman memegang bendera NATO selama upacara untuk menyambut batalion Jerman yang dikerahkan ke Lituania sebagai bagian dari tindakan pencegahan NATO terhadap Rusia di Rukla, Lituania 7 Februari 2017.


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Polda Metro Jaya menemukan adanya indikasi penyimpangan dari proyek pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Indikasi itu ditemukan dari hasil penyelidikan yang sudah berjalan selama ini. 

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ajie Indra mengatakan, penyelidikan soal proyek pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta sudah dimulai sejak akhir Januari 2015 lalu. 

Hal ini atas adanya permintaan pengusutan terhadap kasus pengadaan alat tersebut. Kendati demikian, Ajie enggan mengungkap indikasi penyimpangan yang dimaksud. "Masih dalam proses penyelidikan, nanti juga akan terungkap," kata dia saat dihubungi, Rabu (4/3/2015) malam. 

Seperti diketahui, ada enam orang yang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada hari ini. Mereka berasal dari empat sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. 

Dari enam orang itu, salah satunya adalah mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman. 

Sebagai informasi, Alex merupakan satu dari dua pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS pada 2014. Sementara itu, sekolah yang mendapatkan UPS berjumlah 49 sekolah, yang berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. 

Polda Metro Jaya tidak akan memanggil semua kepala sekolah dari 49 sekolah itu, tetapi hanya beberapa di antaranya sebagai sampel. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan data pengadaan perangkat UPS atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 dengan harga sekitar Rp 5,8 miliar per unit. 

Basuki mencurigai bahwa perusahaan-perusahaan pemenang tender ini merupakan pihak yang sama.(Unoviana Kartika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×