Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Institute Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti ketimpangan yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi-JK. Hampir memasuki usia tiga tahun kepemimpinan, Indef menilai ekonomi tanah air masih stagnan. Ketimpangan paling terasa terjadi di sektor keuangan.
Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, peran intermediasi perbankan dianggap belum optimal berpengaruh pada sektor riil. "Saat sektor riil menurun, sektor keuangan malah tumbuh," ujarnya dalam seminar nasional Indef bertema "Mengurai Solusi Ketimpangan" di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).
Ketimpangan tersebut terjadi melihat pertumbuhan jasa keuangan pada kuartal II 2016 tumbuh di atas 13,5%. Sedangkan pada periode yang sama, industri pengolahan hanya tumbuh 4,6% (yoy) dan pertanian tumbuh 3,4% (yoy).
Menurut Enny, kondisi tersebut mengindikasikan, pertumbuhan jasa keuangan dan sektor riil tidak berkorelasi positif. Lebarnya jurang ketimpangan terjadi karena profil risiko sektor riil cenderung lebih besar, sementara perputaran uangnya butuh waktu lama.
Selain itu, pada sektor keuangan, instrumen seperti deposito dan surat utang menawarkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko rendah. Investor akhirnya lebih memilih investasi di sektor keuangan.
Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini menyebutkan, anjloknya pertumbuhan di sektor riil mengakibatkan konsumsi dan daya beli masyarakat merosot. Sejumlah perusahaan terutama di sektor ritel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Padahal selama ini konsumsi dan daya beli masyarakat kerap menjadi andalan pemerintah. "Sektor ritel sedang lesu. Seluruh supermarket konsumsi yang dulu diandalkan sekarang anjlok semua. Hypermart layoff karyawan. Tandanya, daya beli melemah," terangnya, Rabu (19/7).
Didik bilang keterpurukan di sektor riil juga dapat dilihat dari nilai ekspor Indonesia pada setahun terakhir yang merosot tajam. Pada 2013, realisasi ekspor Indonesia mampu tembus US$ 200 miliar, namun saat ini justru tidak mencapai US$ 100 miliar.
Selanjutnya, ketimpangan juga terlihat dari sisi simpanan perbankan, sebesar 97,9% rekening hanya menguasai 14,04% total simpanan. Sementara 0,04% rekening menguasai 46,99% total simpanan.
"Persoalannya, ternyata separuh simpanan di perbankan kita hanya dimiliki oleh 0,04% pemilik rekening tersebut," tutur Enny. Ia mengatakan, besarnya ketimpangan simpanan tersebut berkaitan dengan preferensi perbankan dalam memberikan bunga ke nasabah kakap.
Salah satunya melalui suku bunga deposito spesial atau special rate. Sementara itu, bagi nasabah kecil dari latar belakang masyarakat berpenghasilan rendah diberikan bunga yang rendah ketika menabung. "Harus ada upaya-upaya mendorong peran sektor keuangan menjadi lembaga intermediasi yang konkrit untuk mendorong sektor riil," kata Enny.
Didik pun sepakat jika rasio kepemilikan akun bank terhadap total uang menjadi ketimpangan yang selama ini membelit Indonesia. "Indeks gini rasio, walaupun ini pengeluaran dan tidak mencerminkan aset itu tetap naik. Indonesia termasuk tiga negara besar yang paling senjang di dunia. 1% dari pemilik account di bank, menguasai 80% dari total uang. Itu kesenjangan luar biasa," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
