kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

IMF pangkas proyeksi ekonomi dengan alasan pajak


Rabu, 15 November 2017 / 11:29 WIB
IMF pangkas proyeksi ekonomi dengan alasan pajak


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Moneter Internasional atawa International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1% di tahun ini. Proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi Oktober lalu yang sebesar 5,2%. Namun, proyeksi ekonomi tahun depan tetap dipertahankan di angka 5,3%.

Dalam keterangan resminya, IMF menyatakan, Tim IMF yang dipimpin oleh Luis E Breuer mengunjungi Indonesia dari tanggal 1 sampai 14 November 2017, untuk melakukan diskusi. Di akhir kunjungan tersebut, Breuer menyatakan, ekonomi Indonesia terus berjalan dengan baik, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang hati-hati, peningkatan pertumbuhan global dan harga komoditas, dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya saing.

Namun demikian, pihaknya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hal itu disebabkan oleh risiko dari domestik, "termasuk kekurangan pajak," kata Breuer sebagaimana keterangan resmi IMF yang dikutip KONTAN, Rabu (15/11).

IMF melihat adanya kebutuhan penting untuk menerapkan strategi pendapatan jangka menengah yang berpusat pada reformasi kebijakan pajak dan administrasi perpajakan yang lebih baik untuk memperkuat lingkungan bisnis.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, prioritas reformasi segera dapat diberikan pada reformasi struktural dengan biaya fiskal yang rendah, seperti mereformasi pasar produk untuk mendorong investasi swasta yang lebih tinggi, deregulasi dan debirokratisasi, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan mendorong pendalaman keuangan.

Tak hanya itu, risiko juga berasal dari eksternal, berupa pembalikan arus modal, pertumbuhan ekonomi China yang lambat, dan ketegangan politik. Selain itu, kondisi keuangan global yang lebih ketat bosa mendorong tingkat bunga dalam negeri.

"Pada sisi positifnya, pertumbuhan global dan harga komoditas bisa lebih kuat dari yang diperkirakan," tambahnya. Oleh karena itu, kombinasi kebijakan jangka pendek harus menyeimbangkan tujuan dalam pertumbuhan sementara. Di saat yang sama, juga menjaga stabilitas.

Menurutnya, pemerintah telah merancang kebijakan fiskal secara tepat untuk membangun kembali penyangga fiskal dengan menargetkan defisit anggaran yang lebih rendah pada tahun 2018. Anggaran tersebut juga memasukkan tindakan lanjutan untuk menyeimbangkan kembali anggaran dari subsidi yang tidak ditargetkan dan pengeluaran tidak produktif lainnya terhadap belanja sosial dan investasi.

Dengan kombinasi upaya pemerintah untuk mendukung reformasi struktural, maka hal itu akan meningkatkan kepercayaan diri dan pertumbuhan inklusif yang lebih tinggi.

Sementara itu, kebijakan moneter dinilai harus terus menjaga stabilitas harga sambil mendukung pertumbuhan. Sikap moneter saat ini dinilai Breuer juga sangat tepat. Bank Indonesia (BI) kata dia, harus terus membiarkan nilai tukar bergerak bebas sejalan dengan kekuatan pasar.

Selain itu, BI juga harus tetap fokus menjaga stabilitas keuangan. Sistem perbankan dikapitalisasi dengan baik, profitabilitas tinggi, dan likuiditas sistem keseluruhan tetap cukup. Tak hanya itu, kredit bermasalah telah stabil. Meski pinjaman dengan rincian khusus dan pinjaman yang direstrukturisasi tetap tinggi dan memerlukan pemantauan ketat.

Hingga saat ini, IMF menilai pemangku kepentingan di Indonesia telah membuat kemajuan dalam rangka investasi infrastruktur publik. "Upaya ini harus diperkuat dengan integrasi investasi publik yang lebih erat ke program makroekonomi untuk memantau potensi risiko secara lebih baik, termasuk dari peningkatan utilisasi oleh BUMN. Partisipasi sektor swasta yang lebih besar dan kebijakan pemulihan biaya yang memadai di BUMN, termasuk di sektor kelistrikan, akan mendukung niat untuk menutup kesenjangan infrastruktur," ujar Breuer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×