kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hingga 27 Maret 2020, penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru Rp 9,13 triliun


Jumat, 27 Maret 2020 / 18:36 WIB
Hingga 27 Maret 2020, penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru Rp 9,13 triliun
ILUSTRASI. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 27 Maret 2020 baru mencapai 7,42%

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, jumlah itu setara Rp 9,13 triliun dari total anggaran tahun 2020 sebesar Rp 123,17 triliun.

Sementara untuk progres pembangunan fisik sebesar 6,97%.Penyerapan tersebut secara persentase sedikit lebih rendah dari bulan yang sama tahun 2019 yakni sebesar 7,56% dengan dana APBN-P Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp 121,9 triliun.

Baca Juga: Kementerian PUPR percepat realisasi program sektor irigasi

Basuki mengatakan, progres penyerapan anggaran yang relatif stabil itu tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2019.

"Hingga 27 Maret 2020 tercatat data paket dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 7.370 paket senilai Rp 95,5 triliun," kata Basuki, Jumat (27/3).

Basuki mengatakan, dari total paket tersebut, progres paket yang terkontrak sebanyak 2.926 paket (51,28%) dengan nilai Rp 48,9 triliun terdiri dari paket multiyears contract (MYC), MYC baru dan single years contract (SYC). Sebanyak 1.935 paket senilai Rp 16,3 triliun (17,08%) masih dalam proses lelang dan sisanya 2.509 paket senilai Rp 30,2 triliun (31,65%) yang masih belum proses lelang.

Ia mengatakan, belanja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Kata Basuki, belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.

Baca Juga: 10 proyek jalan tol ini konstruksinya bakal selesai semester I 2020




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×