Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Tampaknya pemberitaan tentang individu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menyedot perhatian publik. Setelah aksi pengumpulan koin untuk SBY yang dilakukan sebagian anggota DPR, saat ini yang terbaru tentang beredarnya 10 buku tentang SBY di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tegal Jawa Tengah menjadi sorotan anggota DPR.
Anggota komisi IV Viva Yoga Maulad berpendapat, buku tersebut sebenarnya dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus pendidikan (DAK) yang merupakan dana anggaran negara. Buku yang memuat kisah prestasi dan biografi SBY itu secara tidak langsung telah menyalahi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan dana alokasi khusus.
Jika kemudian itu ternyata buku wajib sesuai keputusan dari Kementerian Pendidikan Nasional kita harus terima. Namun, jika itu bukan bacaan wajib berarti ini penyimpangan. “Penyimpangan oleh siapa, itu harus diusut dengan tuntas,” ucap Viva di Nusantara II Selasa, (25/1).
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso pun mengutarakan hal serupa. “Menurut saya jika dugaan itu benar sebaiknya itu dihentikan saja. Itu akan menimbulkan image yang tidak bagus, tidak adil di mana orang akan menduga-duga ada apa sebenarnya,” ujar Priyo.
Bagi Priyo, meski buku itu dikucurkan menggunakan uang presiden sendiri sepertinya hal itu tetap tidak pantas. Bukan hanya itu, Priyo berargumen mungkin saja presiden tidak tahu kalau itu kerjaan anak buahnya yang ingin dapat poin.
Ada sekitar 10 buku yang beredar berisi tentang seputar SBY. Judul buku tersebut di antaranya : Merangkai Kata Menguntai Nada (mengenai hobi menyanyi Presiden), Adil Tanpa Pandang Bulu (mengenai pemberantasan korupsi dan terorisme), Peduli Kemiskinan (mengenai kebijakan menekan angka kemiskinan), dan Jendela Hati dan Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan (mengupas kebijakan SBY meredam konflik Aceh).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
