kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   -3,00   -0,02%
  • IDX 7.480   -25,75   -0,34%
  • KOMPAS100 1.154   -2,95   -0,26%
  • LQ45 913   0,81   0,09%
  • ISSI 227   -1,59   -0,70%
  • IDX30 471   1,26   0,27%
  • IDXHIDIV20 567   3,73   0,66%
  • IDX80 132   -0,15   -0,11%
  • IDXV30 139   -0,18   -0,13%
  • IDXQ30 157   0,79   0,50%

Erick Thohir Sebut Penyederhanaan Aturan di BUMN Via Omnibus Law Akan Segera Rampung


Senin, 20 Maret 2023 / 20:08 WIB
Erick Thohir Sebut Penyederhanaan Aturan di BUMN Via Omnibus Law Akan Segera Rampung
ILUSTRASI. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, lewat Omnibus Law tersebut, jumlah 45 Peraturan Menteri BUMN akan disederhanakan menjadi 3 Peraturan Menteri BUMN.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyederhanaan aturan di BUMN lewat "Omnibus Law" akan segera rampung.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, lewat Omnibus Law tersebut, jumlah 45 Peraturan Menteri BUMN akan disederhanakan menjadi 3 Peraturan Menteri BUMN. Meski begitu, Erick tidak merinci secara jelas apa saja pengaturan yang akan masuk dalam "Omnibus Law" tersebut.

Yang jelas, Omnibus Law Peraturan Menteri BUMN akan mempermudah para direksi dan pengambil keputusan BUMN mempnuyai petunjuk pelaksanaan atau kegiatan operasional BUMN.

"Untuk omnibus law 45 peraturan menteri menjadi 3 peraturan menteri, itu Insya Allah dalam 2 minggu ini tuntas," ucap Erick di Kompleks DPR, Senin (20/3).

Baca Juga: Ada Dugaan Kasus Korupsi Rp 2,2 Triliun, Grup Telkom (TLKM) Buka Suara

Dihubungi secara terpisah, Dihubungi secara terpisah, Ketua umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik Indonesia Trubus Rahadiansyah menilai, penyederhanaan Peraturan Menteri BUMN dari yang sebelumnya berjumlah 45 menjadi 3 Peraturan Menteri BUMN terbilang baik.

Menurut Trubus, penyederhanaan itu agar langkah BUMN menjadi lebih lincah dan kompetitif kedepan.

Meski begitu, Trubus mengingatkan penyederhanaan harus membuat pelayanan publik yang dilakukan BUMN lebih optimal.

"Ini harus dibarengi perbaikan tata kelola BUMN kedepannya," ujar Trubus.

Baca Juga: Erick Thohir: Pembangunan Buffer Zone Depo Plumpang Membutuhkan Dana Rp 368 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×