Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan laba konsolidasi perusahaan BUMN pada 2023 sebesar Rp 292 triliun. Artinya laba konsolidasi pelat merah itu secara tunai mengalami kenaikan dari 2022 sebesar 15%.
"Untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash Rp 292 triliun, artinya ada kenaikan kurang lebih cukup signifikan hampir Rp 38 triliun kalau apple to apple secara cash-nya," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Dorong BUMN Semakin Terbuka
Namun jika ditambahkan dengan dana non tunai Rp 55,7 triliun yang merupakan hasil restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Maka terlihat laba lebih besar pada 2022 dibandingkan 2023.
"Sebagai catatan laba di 2022 lebih tinggi dari 2023, karena ada yang non cash Rp 55,7 triliun, hasil dari restrukturisasi Garuda sendiri, dan tentu cash-nya Rp 254 triliun," ujar dia.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima dividen BUMN 2023 senilai Rp 81,2 triliun. Adapun Erick menargetkan jumlah dividen BUMN terus meningkat pada 2024 dan 2025.
"Kemarin coba cek-cek lagi untuk 2024 ini yang di mana dividennya akan terjadi di 2025, kurang lebih proyeksi ini masih di Rp 85,5 triliun, jadi ada peningkatan sejalan dengan kenaikan atau keuntungan secara cash," ungkapnya.
Erick bilang, BUMN memiliki peran signifikan bagi negara. Hal ini terlihat dari besaran kontribusi BUMN terhadap total penerimaan negara.
Baca Juga: Erick Thohir Targetkan Setoran Dividen BUMN Tahun Ini Capai Rp 85 Triliun
"Kurang lebih dari dividen, pajak, PNBP, ini kurang lebih sudah mencapai 20 persen. Jadi dari total pendapatan negara 100 persen, kontribusi kita itu kurang lebih 20 persen," sambungnya.
Untuk itu, ia bakal terus melakukan penyehatan dan menjalankan penugasan bagi BUMN dengan mendorong peningkatan cadangan pembiayaan investasi hingga Rp 13,6 triliun.
"Saya kira mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dan kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong sudah bisa didata sejak tahun ini untuk tahun depannya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
