Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can
JAKARTA. Para korban luapan lumpur panas Lapindo menggelar acara ruwatan lumpur untuk memperingati enam tahun semburan lumpur itu. Acara itu digelar di atas tanggul di Desa Siring, Porong, Sidoarjo.
Prosesi ruwatan dilakukan oleh ratusan anak dari Sanggar Al-Faz Desa Besuki Timur, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, dan Korban Lapindo Menggugat(KLM). Mereka berkolaborasi dengan beberapa komunitas dari berbagai daerah diantaranya Sanggar Sahabat Anak Malang, Sanggar Merah Merdeka Surabaya, Komunitas Sang Badol Pare, dan berbagai elemen mahasiswa dari Surabaya.
Prosesi ini bertujuan memperlihatkan PT Lapindo Brantas Inc maupun pemerintah tak menghiraukan dampak lumpur panas yang tidak hanya hilangnya tanah dan rumah melainkan juga lenyapnya mata pencaharian, rusaknya kesehatanlingkungan, dan terabaikannya pendidikan anak-anak korban.
“Mereka punya mata tapi tak bisa melihat, punya telinga tapi tak mau mendengar dan punya otak tapi isinya soal bisnis semua,” ujar Irsyad, pengasuh Sanggar Al Faz, Selasa(29/5).
Bagi Irsyad, berlarut-larutnya pemulihan kehidupan korban Lapindo ini merupakan wujud adanya skandal antara perusahaan dan pemerintah. Menurutnya, Grup Bakrie selaku pemilik PT Lapindo Brantas tak segan-segan mengingkari janji dan lepas tanggung jawab sementara pemerintah tak tegas karena takut. “Skandal ini harus dihentikan demi menyelamatkan warga terutama anak-anak seperti ini,” imbuh Irsyad.
Dalam ruwatan itu, anak-anak korban Lapindo membentangkan spanduk bertuliskan “Skandal Lumpur Lapindo Harus Dibongkar”, sembari menyanyikan lagu “Hukum Rimba”. Dengan serentak dan antusias, anak-anak melantunkan lirik *Maling-maling kecil dihakimi, Maling-maling besar dilindungi.*
Direktur Walhi Jawa Timur B. Catur Nusantara menuturkan, ruwatan ini merupakan peringatan buat negara maupun pengusaha. Katanya, lambatnya penanganan kasus lumpur Lapindo merupakan skandal yang harus dibongkar agar proses pemulihan kehidupan korban segera dilakukan. “Sangat terlihat negara gagap dalam menghadapi situasi yang ada. Tidak ada kemauan negara untuk memaksa Lapindo segera melaksanakan tanggungjawabnya kepada korban Lapindo,“ katanya.
Bahkan, Catur melihat kecerobohan pengusaha yang didiamkan negara itu masih terus terjadi. Menurutnya, ini terbukti dengan tetap diizinkannya Lapindo mengebor kembali di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan semburan lumpur saat ini.
Asal tahu saja, semburan lumpur Lapindo ini terjadi setelah PT Lapindo Brantas mengebor di sumur Banjar Panji 1. Semburan lumpur ini menenggelamkan ratusan rumah warga. Semburan lumpur panas ini juga memaksa ribuan warga kehilangan mata pencaharian. (Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
