Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengklaim investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik banyak minat investor. Meski begitu, sejumlah pihak menilai minat investasi IKN belum tentu menjadi realisasi investasi.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, adanya ucapan dari negara lain untuk berinvestasi di IKN hanya sekedar basa basi. Ketimbang IKN, Bhima menilai investasi pada transisi energi lebih menarik minat investor. Sebab, transisi energi sejalan dengan kepentingan negara negara G20 untuk mengurangi emisi karbon.
“Jadi kalau ada yang tertarik ke IKN, ya saya kira itu basa basi menghargai Indonesia sebagai presidensi G20 atau tuan rumah. Tapi dalam prakteknya mungkin komitmennya belum tentu menjadi realisasi,” ujar Bhima saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (15/11).
Bhima menilai ada banyak faktor sulitnya realisasi investasi di IKN. Diantaranya karena faktor resesi global dan masing masing negara saat ini mementingkan kepentingan domestiknya. Setidaknya hal itu yang tercermin dari G20 saat ini.
“Optimistis boleh, tapi untuk IKN kan sebenarnya kurang terlalu menarik dibandingkan kesepakatan kesepakatan lainnya di dalam G20 itu sendiri,” ucap Bhima.
Baca Juga: Pemerintah Janjikan Sejumlah Insentif Khusus untuk Proyek IKN di Forum B20
Sebelumnya, pemerintah sedang menggodok regulasi untuk pemberian insentif bagi investor yang menanamkan investasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
“Saya bisa memastikan bahwa insentif yang diberikan akan menjadi insentif terbaik di Indonesia,” kata Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono pada hari kedua gelaran pertemuan B20 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin (14/11).
Menurut rencana pemerintah, sebanyak 80% pembiayaan proyek IKN dari swasta yang memang akan berasal dari berbagai sumber. Sementara, anggaran negara hanya akan membiayai 20% dari kebutuhan pendanaan sisanya.
Itulah sebabnya, pemerintah mengundang keterlibatan sektor swasta dalam proyek IKN, termasuk di antaranya melalui skema public private partnership (PPP).
Berdasarkan materi paparan yang disiarkan, setidaknya ada 6 jenis insentif yang disiapkan lewat draft regulasi yang tengah digodok. Keenam insentif tersebut meliputi Tax Holiday Investment, Special Treatment on Customs and Excise, Tax Holiday for Office Relocation, Special Tax Treatment for Financial Center, Super Tax-Deduction for Selected Activities, dan Special Treatment for Value-Added Tax.
Bambang memastikan, bahwa proyek IKN bakal mengikuti prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
“Dengan begitu, proyek KKN Nusantara akan menjadi proyek yang menarik bagi investor yang ingin menanamkan investasi yang berkelanjutan (sustainable),” kata Bambang.
Baca Juga: Dorong Proyek IKN di Forum B20, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
