Reporter: RR Putri Werdiningsih |
JAKARTA. Pemerintah tak main-main dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi pada pertengahan bulan ini. Meski hingga kini belum menyampaikan pengumuman resmi, ternyata pemerintah telah menyiapkan dana bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM) selama 5 bulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. Bahkan permintaan anggaran senilai Rp 12 triliun tersebut telah disetujui DPR.
“Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan menyetujui penjelasan Sekjen dan Dirjen Pelindungan Jaminan Sosial Kemensos RI atas usulan APBN-P (2013) pada program BLSM selama 5 bulan sebesar Rp 12,009 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria saat membacakan keputusan rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6).
Jumlah tersebut bukanlah besaran dana BLSM yang akan diterima oleh masyarakat saja, tetapi juga sudah termasuk biaya penyaluran dan pengamanan.
Menurut Sekjen Kemensos Toto Utomo Budi Santosa, menganggarkan dana BLSM sebesar Rp 11,648 triliun untuk sekitar 15,5 juta masyarakat kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Kata dia, setiap keluarganya akan menerima jatah Rp 150 ribu per bulan yang akan dibagikan dalam 2 periode.
“Periode I (Juli 2013) sebesar Rp 450.000 dan periode II (September 2013) sebesar Rp 300.000 yang penjadwalan pembayaran pada setiap periode menjadi kewenangan PT Pos Indonesia,” terang Toto.
Meski demikian saat ditanya mengenai sikap pemerintah yang kini masih belum memberikan pengumuman resmi kenaikan harga bbm bersubsidi, baik pihak Kemensos maupun DPR sama-sama tak terlalu mempersoalkannya.
Menurut Sekjen Kemesos apa yang jadi atau tidaknya harga bbm dinaikkan pihaknya akan tetap mempersiapkannya sebagaimana Instruksi Presiden. Sedangkan dari kalangan anggota dewan anggota komisi VIII Muhammad Baghowi mengatakan program BLSM memang sangat dibutuhkan masyarakat miskin. Menurutnya pihaknya hanya menyetujui usulan pemerintah dan ia mengganggap kenaikan harga bbm merupakan domain pemerintah.
“Kalau misal tidak jadi pemerintah bisa mengambil dana dari yang lain,” kata Baghowi.
Anggaran Berkurang
Meski demikian jika menilik pada pemaparan pihak Kemensos mengenai besaran BLSM yang diajukan sebelumnya maka anggaran Rp 12,009 ini ternyata mengalami penurunan sebesar Rp 24,513 miliar dari semula yang diminta sebesar Rp 12,504 triliun. Pemotongan tersebut disebabkan karena adanya pemangkasan biaya operasional penyaluran dana BLSM atau yang disebut biaya safe guarding.
| strong> Biaya Safe Guarding | strong>Rencana I | strong>Rencana II (akhir) |
| Bantuan tunai | Rp 11,648 triliun | Rp 11,648 triliun |
| Imbal Jasa PT Post | Rp 279,556 miliar | Rp 279,556 miliar |
| Percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi | Rp 70,463 miliar | Rp 70,463 miliar |
| Operasional koordinasi | Rp 10,980 miliar | Rp 56,655 miliar terdiri dari : span>- Operasional pengamanan distribusi bantuan sebesar Rp 9,926 m span>- Operasional pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor sebesar Rp 46,729 miliar |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
