Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan iklim investasi yang menarik bagi investor pada tahun depan. Wakil rakyat menilai angka kemiskinan masih sangat tinggi.
Dalam pidato sambutannya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan banyak daerah yang masih terbelenggu dalam kemiskinan. Dia mencontohkan seperti Papua, Papua Barat, Maluku dan Gorontalo.
Data menunjukkan, tingkat kemiskinan di Papua mencapai 37,5%, Papua Barat 35,7%, Maluku 28,2%, dan Gorontalo 25%. Selain itu, di Nusa Tenggara Timur angka kemiskinan sebesar 23,3%, Nusa Tenggara Barat 22,8%, dan Sulawesi Tengah 19%. "Pemerintah harus mensinkronisasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan tersebut," kata Marzuki, Senin (16/8).
Selain itu, penuntasan kemiskinan tersebut juga harus dibarengi dengan penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang baik. Sebab, banyaknya investor yang masuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bisa mengentaskan kemiskinan di daerah. "Kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, dan reformasi perpajakan harus diutamakan agar investor tertarik ke Indonesia," kata Marzuki.
Sebelumnya, pemerintah mengklaim angka kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun. Lihat saja data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2009, angka kemiskinan tinggal 31,2 juta orang. Jumlah ini jauh lebih kcil dari 2008 sebanyak 35 juta orang dan 1998 49,5 juta.
Selain program penanggulangan kemiskinan, DPR juga meminta pemerintah fokus ke program prioritas nasional lainnya. Beberapa diantaranya bidang pendidikan, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, infrastruktur, energi, lingkungan hidup dan pengolahan bencana, serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
