Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2013) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi di DPR sepakat menerima RAPBN untuk pembahasan lebih lanjut. Hanya saja, beberapa fraksi menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimistis dan kualitas pertumbuhan yang kurang baik.
Juru bicara Fraksi Gerindra Fari J.Francis mengungkapkan, Gerindra menilai RAPBN 2013 masih jauh dari harapan untuk menyejahterakan masyarakat. Pasalnya, masih banyak anggaran yang digunakan untuk belanja rutin, sehingga ruang fiskal semakin sempit.
Target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada tahun 2013 yang dipatok sebesar 6,8% juga dinilai terlalu tinggi. Pasalnya, "Ekonomi dunia masih gonjang ganjing, melemahnya ekonomi China juga bakal berdampak pada Indonesia. Sehingga mustahil Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8%," ujarnya Rabu (29/8).
Juru bicara Fraksi PDIP Said Abdullah menambahkan, asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8% sangat optimistis dan bertentangan dengan kondisi ekonomi global yang terus memburuk. Di sisi lain, PDIP berpandangan di dalam negeri sektor infrastruktur masih belum menjadi kegiatan yang gencar untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.
Padahal, menurut Said perbaikan infrastruktur utama seperti pelabuhan dan pembangunan jalan merupakan kunci sukses menarik investasi ke dalam negeri. Juru bicara Fraksi Golkar Roem Kono berpendapat, pemerintah harus melakukan restrukturisasi belanja modal agar porsi belanja infrastruktur bisa lebih besar. Menurutnya, pembiayaan infrastruktur saat ini masih bersifat nasional dan belum merata ke daerah, sehingga kondisi infrastruktur di daerah sangat memprihatinkan.
Juru bicara Fraksi PAN Sunartoyo juga memandang target pertumbuhan ekonomi tahun depan cukup optimis. Ia berharap, "Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan," ujarnya.
Nah, untuk bisa mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, juru bicara Fraksi Hanura Saleh Husin mengatakan pemerintah harus mengutamakan pertumbuhan dengan daya dorong sektor industri yang berbasis pertanian. Pasalnya, sektor ini bisa mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas karena mampu mengurangi angka pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, angka kemiskinan juga bisa menurun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah terus mencermati kondisi ekonomi global. Ia bilang, pemerintah memutuskan kebijakan ekonomi makro termasuk pertumbuhan ekonomi sekitar dua bulan yang lalu saat kondisi ekonomi lebih baik ketimbang saat ini. "Kalau sekarang pemerintah masuk dengan batas terendah dari kisaran itu (6,8% - 7,2%), itu karena pemerintah melihat perkembangan yang ada," ujarnya.
Sebetulnya, kata dia, jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN), pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi lebih tinggi jika tidak terjadi krisis global. Meski saat ini pemerintah mengambil batas bawah dari kisaran, tapi pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ini bisa tercapai.
Caranya, kata Agus pemerintah akan memastikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa berjalan dengan baik. "Kita juga harapkan dengan pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi domestik, pertumbuhan hilirisasi, dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha, maka pertumbuhan ekonomi 6,8% itu bisa kita capai," katanya.
Selain itu, Agus juga berharap kenaikan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 15,8 juta menjadi Rp 24,3 juta yang bakal dirasakan setahun penuh pada tahun depan akan bisa mendorong daya beli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
