Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal meyakini kebijakan pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton pada tahun ini semata-mata untuk memastikan cadangan beras pemerintah tetap terjaga di masa pandemi ini. Dia menegaskan, impor dilakukan mengingat stok cadangan beras Bulog saat ini sudah menipis.
“Sekarang itu stok Bulog makin tipis. Stoknya saja tinggal 800.000 ton. Itu pun ditopang oleh beras impor tahun 2018 lalu,” tegas Robert dalam keterangannya, Jumat (19/3).
Dia menegaskan, stok Bulog yang ada saja saat ini menyisakan 800.000 ton. Sementara banyak gudang Bulog yang ada justru disewakan. Karena itu, dia menganggap aneh kalau tiba-tiba Bulog meminta pemerintah melakukan review kebijakan impor beras yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang juga dihadiri oleh Bulog.
“Bulog katanya mau tingkatkan serapan gabahnya, lah ini Januari-Maret 2021 saja serapannya cuma 70.940 ton. Ini dua bulan bekerja, masa serapannya cuma tujuh puluh ribuan ton,” katanya.
Baca Juga: Mentan sebut impor beras baru wacana
Karena itu, Robert sangsi Bulog bisa memaksimalkan serapannya hingga April ini untuk memenuhi beras cadangan pemerintah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwsa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maksimal 2 juta ton.
Menurutnya, impor beras tidak akan terjadi seandainya gudang Bulog penuh dengan beras petani. “Gudang-gudang Bulog saja itu banyak yang kosong juga kok. Malah banyak yang disewakan,” jelas Robert.
Kalau pun impor beras ini dilakukan, sambung politisi senior Golkar ini, tidak mungkin sekaligus mendatangkan 1 juta ton. Tapi dilakukan secara bertahap. Di satu sisi, Bulog bisa memaksimalkan tugasnya memaksimalkan serapan gabah petani sebagai cadangan beras pemerintah.
“Sekarang saja tingkat penyerapan gabahnya sangat rendah. Bulog ini katanya menargetkan Maret-April menyerap gabah petani 300.000 ton, itu dalam tempo sebulan yak. Lah yang Januari-Maret saja cuma 70-ribuan ton. Jangan masalah pangan itu dibuat politik dan main-main karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas eks Ketua Fraksi Golkar ini.
Baca Juga: Alasan DPR menolak pemerintah mengimpor beras 1 juta ton pada 2021
Lebih lanjut. Robert mengatakan sudah menjadi tugas pemerintah memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Di masa pandemi ini tentunya pemerintah tidak mau berspekulasi dan berupaya memastikan pangan tersedia di masyarakat dengan stok yang cukup dengan harga yang terjangkau. Apalagi harga-harga pangan saat ini mulai naik.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan bahwa stok beras Bulog saat ini mencapai 883. 585 ton yang terdiri dari CBP 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton.
Adapun realisasi pengadaan gabah atau beras Januari hingga 14 Maret ini sudah mencapai 70.940 ton. Nah memasuki panen raya target penyerapan Maret-april untuk CBP sebesar 390 800 ton. “Sehingga diharapkan CBP pada akhir April sudah di atas 1 juta ton,” kata Budi.
Selanjutnya: Komisi IV DPR menolak rencana impor beras 1 juta ton
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
