Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tahap akhir berjalan mulus. Dari 10 fraksi di Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), hanya Fraksi Partai Gerindra menolak kesepakatan Panitia Kerja (Panja).
Sebanyak sembilan fraksi lainnya setuju. Pengesahan rancangan beleid anggaran tahun 2016 dalam sidang Paripurna DPR hari ini, pun diperkirakan tanpa hambatan.
Alhasil, inilah anggaran negara pertama yang benar-benar disusun oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di dalam postur anggaran terbaru, total belanja pemerintah sebesar Rp 2.095,72 triliun, dan pendapatan hibah Rp 1.822,55 triliun, dan defisit RAPBN 2016 mencapai sekitar Rp 273,18 triliun.
Untuk membiayai defisit 2,15%, pemerintah akan menarik utang sebesar Rp 330,88 triliun.
Ketua Banggar Achmadi Noor Supit menyatakan, Banggar masih memantau sikap pimpinan fraksi. Menurutnya, pengesahan Undang-Undang APBN 2016 yang direncanakan pada Jumat (30/10), akan berjalan alot.
Secara umum, DPR dan pemerintah menyepakati hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2016.
Ihwal asumsi makro, misalnya, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 4,7%, dan nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar Amerika Serikat (AS). Target pengangguran 5,2%-5,5% dari populasi, kemiskinan 9%-10%, gini ratio 0,39, dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70,1.
Sementara dari sisi pendapatan, pemerintah dan DPR menyepakati target penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun pada tahun depan. Ada sejumlah langkah yang disiapkan untuk mengejar target tersebut.
"Ada exercise menaikkan pendapatan kepabeanan dan cukai dengan menaikkan tarif baru barang bersoda dan barang pemanis," kata Wakil Ketua Banggar Said Abdullah.
Partai Gerindra menolak kesepakatan tersebut, khususnya untuk target penerimaan pajak dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Catatan tentang PMN ini menarik karena memang belanja PMN di 2015 sangat rendah sehingga perlu dievaluasi.
Anggota Banggar Fraksi Gerindra, Willgo Zainar bilang, pihaknya menginginkan pemerintah memperbesar pagu anggaran dana desa 2016 dengan mengalihkan anggaran PMN. Sebab dari pagu PMN dalam APBN-P 2015 yang sebesar Rp 62 triliun, baru terealisasi Rp 28 triliun sehingga sisa yang belum direalisasikan Rp 34 triliun.
Sedangkan RAPBN 2016, pagu anggaran PMN sebesar Rp 39 triliun. "Dari sisa realisasi yang masih ada Rp 34 triliun ditambah Rp 39 triliun tahun depan bisa untuk menambah kebutuhan dana desa, lebih bijaksana untuk rakyat," katanya, Kamis (29/10).
Gerindra juga ingin pemerintah lebih realistis dalam menetapkan penerimaan pajak. "Kami ingin target pajak 2016 harus lebih realistis. Kami ingin pemerintah bisa lampaui target yang ditetapkan sendiri," ungkap Willgo.
Secara umum, beleid anggaran Jokowi-JK akan lebih ekspansif. Untuk membiayai ekspansi itu, belanja infrastruktur misalnya, sejumlah pos subsidi dikurangi. Rapat kerja antara Banggar DPR dan Kemkeu, menyetujui subsidi energi pada tahun depan Rp 102,8 triliun.
Jumlah itu dipakai untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan LGV sebesar Rp 63,69 triliun dan subsidi listrik Rp 38,38 triliun. Sementara subsidi pangan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) sebesar Rp 20,99 triliun, subsidi pupuk Rp 30,06 triliun, PSO sebesar Rp 3,75 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
