Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Test Test
JAKARTA. Sembilan fraksi di DPR, yakni Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PDI-P, PKB, PKS, Gerindra, PAN, Hanura dan menolak usulan pemerintah terkait dengan opsi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 3% per Mei 2012. Alasan penolakan tersebut karena berbarengan dengan adanya rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012 nanti.
Agus Listyono, Fraksi PKB Komisi VII DPR RI menolak adanya kenaikan TDL untuk meringankan subsidi setrum. "PKB sepakat bahwa pemerintah perlu meninjau kembali rencana kenaikan tersebut," ujar Agus, Rabu (14/3).
Menurut Agus, APBN 2012 baru berjalan empat bulan. Sehingga, jika subsidi membengkak ini berarti ada perencanaan yang salah. "Rp 49 triliun itu tak sedikit. Jika dalam 4 bulan ini ada sesuatu yang tak bisa diangkat PLN, sehingga perlu tambahan Rp 10 triliun itu mungkin. Jangan karena ada rencana kenaikan BBM maka subsidi ini diminta dan tak masuk akal," tandas Agus.
Anggota Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi juga mempertanyakan kenaikan subsidi listrik hanya dalam waktu beberapa bulan. "Dari asumsi makro, kenaikan ICP itu hanya 16%, kenaikan dollar hanya 2,2%, tapi kenaikan subsidi listriknya 133%," ujar Bobby.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah memiliki rencana kenaikan TDL 3% secara bertahap sebanyak tiga kali. Sehingga, sampai akhir tahun kenaikan TDL sebesar 9%.
Namun, pembahasan penolakan kenaikan TDL ini masih belum selesai. Komisi VII DPR RI akan melanjutkan pembahasan tentang kenaikan TDL pada Kamis (15/3).
Menanggapi penolakan kenaikan TDL ini, Menteri ESDM, Jero Wacik menyatakan, pemerintah memiliki rencana alternatif jika kenaikan TDL tidak mendapat persetujuan dari pemerintah. "Kami sudah memiliki plan B yakni kenaikan TDL akan kita tunda. Tapi penudaan sampai kapan akan kami bahas lagi," terang Jero.
Beberapa alternatif rencana tersebut, imbuh Jero, adalah menaikkan TDL bisa pada Januari 2013. Berbeda dengan recana kenaikan tahun ini, jika TDL baru naik pada tahun depan maka kenaikannya langsung 10%. "Ini nanti masih akan kami bahas di rapat kerja selanjutnya," terang Jero.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama PLN, Nur Pamuji bilang, PLN akan mengikuti setiap keputusan pemerintah. "Kalaupun pemerintah memutuskan tidak naik, pasti ada cara lain untuk menjaga kemampuan investasi PLN di bidang kelistrikan," ujar Nur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
