Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sosok yang nanti menempati posisi sebagai Direktur Utama PT Pertamina (persero) harus bersih dan berintegritas. Lantaran itu, Energy Watch mendorong calon Dirut Pertamina harus lolos seleksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Dari apa yang ditandatangani Jokowi-JK yang berkomitmen dengan KPK bahwa bahwa sampai dalam penunjukan pejabat harus melalui tes integritas. Kami lihat sendiri suratnya ketika berkunjung ke KPK kemarin" katanya, Kamis (6/11).
Ferdinan juga menegaskan bahwa dalam komitmen Presiden dan KPK itu juga menyebutkan bahwa tidak diperkenankan mengangkat pejabat berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan."Jadi kalau ditanya apakah harus bebas dari kooptasi keluarga Soemarno, jelas disitu tidak diperkenankan, BUMN harus bebas dari vested interest kelompok, apalagi keluarga" ucapnya.
Lebih lanjut, Ferdinand mengkritisi langkah dari Kementerian BUMN yang dinilainya telah mencoba untuk memutus rantai dengan tim penilai akhir terkait pencalonan direksi BUMN. "Kita mencermati pergerakan dari BUMN sendiri seperti apa. Jadi kita dapat informasi bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno mencoba memutus rantai dengan tim penilai akhir, dengan mencoba menarik Kepres BUMN untuk menetapkan dewan komisaris dan direksi BUMN itu ada di kementeriannya," lanjutnya.
Di kesempatan yang sama, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak mantan-mantan direksi Pertamina kembali menjadi Direktur Utama. Jika hal itu menjadi kenyataan, para pekerja itu akan mengancam menutup kilang minyak jika Menteri BUMN Rini Soemarno memutuskan secara sepihak Direktur Pertamina. "Kami akan segel, yang bahaya bukan kantor pusat tapi di kilang," ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak mantan-mantan direksi Pertamina kembali menjadi Direktur Utama. Jika hal itu menjadi kenyataan, para pekerja itu akan mengancam menutup kilang minyak jika Menteri bUMN Rini Soemarno memutuskan secara sepihak pengganti Karen Agustiawan tersebut. "Kami akan segel, yang bahaya bukan kantor pusat tapi di kilang," ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Ugan Gandar.
Aksi penyegelan kantor dan kilang adalah tahap paling akhir dari aksi serikat pekerja nanti. Rencananya akan ada tahap awal dari aksi penolakan sikap Rini, jika tidak memberi kesempatan serikat pekerja memberikan pendapat.
Rencananya serikat pekerja akan menyurati Kementerian BUMN, jika tidak berhasil bertemu Rini mereka akan bipartit. Jika Rini belum bisa ditemui, serikat pekerja akan demo, lalu tahap akhir mogok. Ugan menegaskan pihaknya tidak ingin mengganggu negara. Tapi pihaknya juga tak ingin dipaksa untuk mengganggu negara akibat keputusan Rini.
Kabar yang beredar, muncul dua nama kandidat kuat PT Pertamina yakni Ahmad Faisal dan Karyuliano. Faisal merupakan mantan Direktur Niaga Pertamina era Ari Soemarno, kakak dari Rini Soemarno. Sedangkan Hari Karyuliano merupakan Direktur Gas Pertamina dan Nama yang santer Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
