Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi
BALI. Kalangan perbankan meminta pemerintah daerah (pemda) juga terlibat aktif dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bentuknya, pemda mesti memetakan dan mendata usaha-usaha mikro atau nonmikro apa saja yang menjadi unggulan di daerahnya sehingga layak memperoleh KUR.
Setelah itu, pemda menyampaikannya kepada pihak bank. “Di mana lokasinya, sektor apa, dan polanya bagaimana, pendapatannya naik atau tidak, baru kita masuk. Jadi ada konsern juga dari pemda setempat,” ujar Direktur utama (Dirut) BNI Gatot Suwondo di Istana Tampak Siring, Bali, Selasa (20/4).
Gatot adalah salah satu pimpinan bank BUMN yang diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut dalam rapat kelompok kerja II yang membidani evaluasi program-program pro rakyat pada Selasa pagi (20/4). Selain Gatot, dua Dirut bank Mandiri, Agus Martowardojo dan Dirut BRI, Sofyan Baasyir juga hadir dalam rapat kerja tersebut. Padahal, saat itu ketiganya tengah mengikuti rapat kelompok kerja I yang membidani ekonomi dan dunia usaha.
Gatot menambahkan, pemda juga mesti menggelar pembinaan agar pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Kalau perlu, kata Gatot, pembinaan itu diarahkan untuk membentuk koperasi. “Bisa enggak dibuat kelompok, lalu dibantu dibangun menjadi koperasi, lalu kita masuk. Jadi enggak usah ribut masalah bunga,” katanya.
Bukan itu saja, dalam rapat dengan kelompok kerja II, juga disampaikan agar pemda membuat tata ruang yang jelas sesuai dengan potensi ekonomi daerahnya. “Jangan semua misalnya dipacu untuk pertanian, nanti begitu panen oversupply, harganya jatuh,” tukasnya.
Yang jelas, Gatot mengaku dirinya sampai merekrut Chief Economist wilayah untuk mengetahui potensi usaha-usaha mikro serta industri di seluruh daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
