Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah berencana mempercepat penerbitan obligasi global.
Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed yang berpotensi membuat biaya penerbitan lebih mahal.
"Ya, memang (penerbitan global bonds) harus lebih cepat untuk mengantisipasi kenaikan bunga The Fed," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (27/1).
Namun, ia tidak mengatakan secara rinci jenis surat utang valas apa yang akan terbit terlebih dahulu dan nilai penerbitannya.
Scheneider Siahaan, Direktur Strategi Dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPR) mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan penerbitan sukuk global dalam waktu dekat.
Namun, ia mengaku belum mengetahui nilai penerbitannya.
"Masih disiapkan, nilainya tergantung permintaan pasar," tuturnya.
Kini, mereka sedang menyeleksi agen penjual.
Setelah itu, para agen penjual ini akan melakukan survey pasar untuk mengetahui potensi nilai yang bisa terserap.
Pemerintah berencana menerbitkan surat utang dengan total gross senilai Rp 532 triliun.
Adapun, porsi obligasi valas sekitar 30% dari total penerbitan tersebut. Berarti, total rencana penerbitan obligasi valas setara dengan Rp 159 triliun.
Surat utang valas itu terdiri dari obligasi dollar AS Amerika (Global Bond), obligasi euro (Euro Bond), obligasi yen (Samurai Bond), serta obligasi syariah berdenominasi valas (Sukuk Global).
Schneider bilang, jika memungkinkan, pihaknya akan menerbitkan seluruh obligasi valas di kuartal I-2016.
Hal ini guna menghindari ketidakpastian global yang berkepanjangan.
Dikhawatirkan, jika penerbitan tidak dilakukan di awal, selain soal biaya juga tingkat penyerapan.
Ketika The Fed merealisasikan rencananya dengan menaikkan suku bunga, maka investor cenderung akan kembali memilih aset berbasis dollar AS.
Sehingga, dikhawatirkan penyerapan obligasi valas pemerintah tidak maksimal.
Selain untuk mengantisipasi hal tersebut, penerbitan awal ini juga bisa sekaligus memperkuat cadangan devisa (cadev).
"Ini bisa jadi amunisi tambahan BI, jadi mereka yang mau spekulasi di rupiah berpikir dua kali," pungkas Schneider.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
